Sragen, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Paryono secara blak-blakan mengungkap adanya celah penyimpangan dari pengadaan sembako untuk bantuan pangan non tunai (BPNT).
Itu dikatakannya saat mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam kunjungan kerja di Sragen, Jumat (20/8), ketika memberikan paparan terkait persoalan penyaluran Bansos di hadapan Mensos, pimpinan Bank BNI, Dirjen Kemensos, hingga pendamping PKH kabupaten.
Baca: Presiden Jokowi Sebut Porang Bisa Jadi Pengganti Beras
Ia menegaskan penyaluran BPNT sebesar Rp 200.000 dengan sistem menggesek kartu E-Wallet untuk belanja sembako ke E-Warung, memunculkan banyak celah penyimpangan.
Selain selisih harga satuan sembako, harga total paket sembako yang dipatok Rp 200.000 dan mesti habis sekali gesek, itu juga sudah memunculkan kecurigaan.
Sebab jika dilogika harga beberapa jenis sembako yang diperoleh keluarga penerima manfaat (KPM) baik harga satuan atau jika ditotal pasti akan ada kelebihan dan tidak mungkin tepat Rp 200.000.
“Yang tidak kalah sadisnya adalah BPNT. Bu Menteri (Mensos) tadi ngendika (bilang) uang Rp 200.000 itu kalau digesek dibelanjakan apa yo pas tenan Rp 200.000? Ya nggak mungkin lah. Mesti ada gencelannya (kelebihannya). Tapi mengapa uang itu kalau di E- Warung digesek pasti habis,” paparnya.
Kantong Korupsi
Legislator asal Karanganyar itu kemudian mencoba menggambarkan rincian harga paket sembako yang diterima KPM.
Beras 15 kilogram dengan kualitas premium, harganya pun tidak mungkin akan pas perkilo misalnya Rp 8.700 atau Rp 8 800. Kemudian kualitas berasnya pun juga bisa jadi beras medium namun dilakukan premium.
Lantas harga telur, jika dihitung satuan atau kiloan, juga tidak mungkin angkanya akan bulat. Yang paling rawan, menurutnya adalah komoditas ketiga yang bisa digonta-ganti dan itu sangat rentan terjadi penyimpangan.
“Harusnya Rp 20.000 hanya dikasih kubis, sawi, wortel. Karena komoditas ketiga ini ada keleluasaan Buk. Ini kantong-kantong korupsi ini,” ujarnya tegas.
Paryono bahkan blak-blakan, bisa jadi ada paket sembako BPNT yang dibagikan jika dinilai total kemungkinan hanya Rp 140.000 atau Rp 150.000.
Kondisi KPM penerima yang dalam posisi tak berdaya dan cenderung diam, membuat celah penyimpangan itu makin leluasa.
“Hanya Rp 140.000 mungkin nilai sembako yang diberikan. Karena KPM nggak mungkin berani protes kalau protes diancam dicorek (dicoret),” imbuhnya.
Baca: Jokowi Berbaju Adat Baduy, Irvansyah: Baduy Itu Bebas COVID
Siap Bongkar Data
Lebih lanjut, Paryono menyampaikan pihaknya juga tengah menggali data terkait modus penyimpangan BPNT itu. Ia berjanji akan membuka dan membeberkannya pada saat di forum rapat mendatang.
Indikasi adanya penyimpangan pengadaan paket sembako BPNT itu juga tersirat saat Komisi VIII menggelar kunjungan ke Semarang dan rapat dengan seluruh pejabat Dinas Sosial di Jateng beberapa waktu lalu.
Menurutnya laporan yang masuk ke Banggar juga hanya seputar persoalan-persoalan bansos.
“Termasuk BPNT. Waktu itu hanya Dinas Sosial Salatiga yang menjadi mitra KPK yang setuju bahwa inilah saatnya ungkap mana yang menyimpang-menyimpang ini. Hanya Salatiga yang mendukung pendapat saya. Yang lain saya tidak suudzon tapi saya bisa berikan bukti. Ini saya sampaikan untuk meluruskan hati dan pikiran para pelaksana. Karena kata Bu Menteri tadi, surganya biar dapat, karena yang berhak itu orang-orang miskin,” tandasnya. Dilansir dari joglosemarnews com.
