Jakarta, Gesuri.id - Pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait kasus Harun Masiku, diduga hanya sebagai bentuk tekanan politik.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, mengamati, belakangan ini perkara hukum kerap dijadikan komoditas politik untuk mengintervensi pihak tertentu agar mengikuti yang dimaui kekuasaan.
"Kasus-kasus seperti Harun Masiku itu kan tidak murni perkara hukum, tapi juga berkelindan dengan kepentingan-kepentingan politik," tegas Yusak, Selasa (25/6).
Menurutnya, pasca Pilpres 2024 yang dimenangi Prabowo-Gibran, PDI Perjuangan menunjukkan sikap kritis, seolah bakal oposan pada pemerintahan pasca Joko Widodo.
"Dari bahasa tubuh PDI Perjuangan, sepertinya memang cenderung oposan," sambungnya.
Dekan FISIP Unpam itu meyakini, kecenderungan PDI Perjuangan menjadi oposisi dipicu putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi wakil presiden bukan dari koalisi PDI Perjuangan.
Hal itu, kata Yusak, mempertegas ketidakpatuhan Jokowi terhadap PDI Perjuangan yang sudah mengusungnya selama ini, baik Pilpres 2014 maupun 2019.
"Bagaimanapun Gibran itu representasi gen politik Jokowi. Jadi ini yang membuat PDI Perjuangan tidak nyaman dan masih menimbang untung rugi bergabung dengan pemerintahan ke depan," tuturnya.
Seba itu Yusak menduga pengusutan kasus buron Harun Masiku dengan cara memeriksa Hasto Kristiyanto tak lepas dari kepentingan politis, dan pasti sudah diendus PDI Perjuangan.
"Dalam kasus Harun Masiku, saya kira PDI Perjuangan sudah berhitung konsekuensi terburuknya," tutup Yusak.
