Jakarta, Gesuri.id - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan bahwa partai tersebut menghormati gagasan Presiden Prabowo Subianto soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.
“Kami hormati. ‘Kan kami enggak bisa mengomentari apa yang menjadi kedaulatan dan otonomi partai lain,” ucapnya ketika ditemui usai acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu.
Baca: Ganjar Pranowo Puji Anggota HMI yang Bersikap Kritis
Adapun posisi PDI Perjuangan, kata dia, tetap berada di pihak rakyat.
“PDI Perjuangan punya sikap. Kami akan berkoalisi dengan rakyat. Kami akan berkoalisi yang orientasi kelihatan sama. Tentu kami dengan Partai Gerindra sama dalam hal ini,” ujarnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.
Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai informasi, KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.
Partai-partai itu mencakup di antaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.
