Jember, Gesuri.id - Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Indrijati menilai penurunan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Namun Fraksi PDI Perjuangan Jember memandang itu belum cukup.
“Penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah saja tidaklah cukup. Penting juga untuk menjadi tujuan capaian utama adalah penurunan gini rasio,” kata Indrijati. Sabtu (6/7).
Dengan demikian, lanjut Indrijati, bukan hanya ketimpangan antarwilayah di Kabupaten Jember yang menjadi sasaran utama, namun ketimpangan antarpenduduk, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, dan sosial sangat penting untuk diperhatikan.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Achmad Dhafir Syah menekankan agar sinkronisasi dan pemutakhiran data dari masing-masing organisasi perangkat daerah menjadi prioritas.
Dhafir menginginkan Kabupaten Jember hanya punya satu data (one data) yang bisa jadi rujukan dan pegangan semua OPD.
”Ini adalah modal dasar untuk bisa mengetahui data-data riil masyarakat Jember, baik itu menyangkut angka kemiskinan, data penerima bantuan sosial, data rumah tidak layak huni, serta data- data lainnya,” katanya.
Masalah data juga disinggung Hamim dari Fraksi Partai Nasdem. Ia menilai Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Jember masih belum menyampaikan data secara komprehensif soal penanganan kemiskinan.
“Kami sangat menyayangkan kenapa dalam rancangan ini hanya disampaikan berapa yang sudah tertangani, namun tidak disampaikan angka capaian yang belum tertangani,” katanya.
“Hal ini penting untuk memastikan pembangunan 20 tahun ke depan, terutama dalam penyediaan pemukiman yang layak. Angka yang belum tertangani dapat dipastikan, sehingga bisa menjadi acuan proyeksi dalam pemenuhanan sarana pemukiman yang layak oleh pemerintah maupun melibatkan peran CSR,” kata Hamim.
Nasdem sepakat pelibatan perusahaan-perusahaan melalui CSR dalam perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Namun perlu disampaikan berapa rincian total jumlah dan biaya yang sudah dikeluarkan oleh CSR selama ini, sehingga penting sebagai pijakan dalam mengevaluasi untuk 20 tahun ke depan untuk lebih mengoptimalkan peran mereka,” kata Hamim.
