Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan tetap berkomitmen memperkuat koperasi dan UMKM.
Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip mengungkapkan koperasi merupakan sistem ekonomi paling ideal bagi Indonesia, sebagaimana tersurat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”
BaCa: Efek Ganjar di Pilkada 2024 Usai Jadi Elit PDI Perjuangan - Gesuri
Akan tetapi dalam praktiknya, koperasi tidak berdaya ketika menghadapi sistem ekonomi liberal/kapitalis seperti konglomerasi, dan juga disrupsi teknologi di era Revolusi Industri 4.0 memasuki Revolusi Industri 5.0 ini.
Begitu pun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Apalagi di tengah disrupsi teknologi era Revolusi Industri 4.0 yang kini mulai memasuki Revolusi Industri 5.0.
“Sebab itu, peran Bidang Koperasi dan UMKM di PDI Perjuangan kian menemukan relevansi dan momentumnya,” jelas MU, panggilan akrab I Made Urip.
Diberitakan, MU adalah salah seorang kader yang baru saja dilantik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Koperasi dan UKM, Jumat (5/7).
BaCa: PDI Perjuangan Akan Umumkan Sikap Politiknya di Kongres 2025
MU dilantik bersama puluhan kader lainnya sebagai Pengurus DPP PDI Perjuangan hingga 2025 yang merupakan perpanjangan dari Pengurus DPP PDI Perjuangan Periode 2019-2024 karena pada November nanti ada momentum Pilkada 2024, sehingga Kongres PDI Perjuangan yang sebelumnya dijadwalkan tahun ini diundur menjadi tahun 2025.
Konsekuensinya,.masa bakti pengurus pun diperpanjang sampai 2025. Perubahan tersebut telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
