Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan mengkritik Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yanh melempar wacana perubahan sistem subsidi sehingga tarif KRL Commuter Line bagi orang yang dianggap kaya akan naik.
"Tidak tepat tarif transportasi publik diberlakukan perbedaan antara yang mampu dan tidak mampu, meskipun dengan tarif subsidi sesuai sasaran. Selain itu perlu dihindari perbedaan tarif transportasi publik berbasis rel dengan berbasis jalan raya, sebagai contoh di Jakarta, antara bus Transjakarta dengan KRL," kata Ketua Bidang Industri-Infrastruktur DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono kepada wartawan, Kamis (29/12).
Dia mengatakan tarif transportasi publik seharusnya bisa terintegrasi. Jakarta dan wilayah satelitnya harus menjadi contoh penerapan tarif terintegrasi ini.
Baca: Adi Apresiasi Kesiapan PT KAI Hadapi Musim Libur Nataru
"Jakarta yang sudah mulai banyak transportasi antarmoda akan menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengelola transportasi publik, khususnya daerah-daerah dengan pertumbuhan pesat seperti Surabaya, Medan, dan kota-kota lain. Di Jabodebek akan segera beroperasi LRT dan akan dibangun jalur-jalur LRT baru, serta pembangunan lanjutan MRT. Hal ini semuanya diharapkan akan terintegrasi dalam sistem tarif utk Rakyat secara Umum," ujarnya.
Tarif KRL selama ini disubsidi oleh pemerintah. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat realisasi subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp 2,14 triliun pada 2021.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan agar subsidi tepat sasaran, maka diperlukan skema yang tepat. Salah satu caranya, akan ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL. Seharusnya, penumpang mampu tak ikut menikmati subsidi karena tarif asli KRL saat ini di atas Rp 10.000.
Baca: Evita Tegaskan Kereta Cepat Solusi Wujudkan Indonesia Maju
"Kalau semua subsidi akhirnya didapat kepada masyarakat yang membutuhkan, contoh di Jakarta kita gunakan KRL hanya (sekitar) Rp 4.000, itu cost-nya mungkin Rp 10-15 ribu yang sebenarnya," kata Budi Karya dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (27/12).
Meski demikian, Budi Karya masih belum merinci secara pasti berapa tarif KRL yang akan dipatok untuk masyarakat mampu. Dia cuma mengatakan pemerintah yang akan menentukan mana golongan masyarakat mampu dan mana yang perlu disubsidi.
"Kita akan pilah-pilah mereka yang berhak dapat subsidi dan mereka yang tak berhak, maka harus buat kartu. Kalau itu berhasil maka subsidi bisa diberikan ke sektor lain," katanya.
