Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI meminta agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 diturunkan hingga 0% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI dari raksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto dalam agenda penyampaian pandangan terkait Kerangka Ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2025 di Rapat Paripurna pada hari ini, Selasa (28/5).
BaCa: Ganjar Pranowo Bahas Mudik hingga MK Ketika Temui Megawati
Menurut Edy, tidak seharusnya Pemerintahan lama memberikan beban defisit kepada Pemerintahan baru yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan menjabat pada 2025 mendatang.
“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0 persen, pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum merupakan RKP dan RPJMN program baru,” kata Edy.
Menurutnya, pemerintah harus mengoptimalkan belanja negara sebagai belanja rutin yang difokuskan untuk kepentingan rakyat.
"Oleh karena itu belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan belanja modal yang berisiskan proyek-proyek EKP dan RPJMN baru,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Menkeu Sri Mulyani merancang defisit APBN pada era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kisaran 2,45%-2,82% dari PDB.
BaCa: Ganjar Tegaskan Sikap Sebagai Oposisi Adalah Pendapat Pribadi!
“Defisit fiskal pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani di DPR, Senin (20/5).
Menurut Sri Mulyani, perkiraan tersebut sejalan dengan belanja pemerintah yang ditargetkan pada kisaran 14,59%-15,18% dari PDB. Sedangkan, penerimaan negara ditargetkan berada kisaran 12,14%- 12,36% dari PDB.
