Jakarta, Gesuri.id - Juru Bicara PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menilai survei LSI dapat menjadi bentuk penggiringan opini yang menguntungkan pihak tertentu.
Sebelumnya Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan bahwa 77 persen masyarakat percaya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, terlibat dalam kasus Harun Masiku.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Ia mempertanyakan metodologi dan pemberitaan terkait hasil survei tersebut.
"Dari data yang ada, hanya 38,2 persen responden yang mengaku mengetahui kasus Hasto dan Harun. Dari jumlah itu, 77 persen disebut yakin Hasto terlibat. Artinya, secara keseluruhan hanya sekitar 20 persen dari total responden yang menyatakan percaya bahwa Hasto terlibat," ujar Guntur Romli dalam keterangannya, Senin (10/2).
Ia juga mempertanyakan mengapa isu ini yang disorot, sementara ada berbagai kasus lain yang lebih berdampak pada masyarakat.
"Kenapa yang diangkat adalah kasus Hasto yang tidak menyebabkan kerugian negara? Ada banyak kasus lain yang lebih relevan, seperti masuknya Presiden Jokowi dalam daftar finalis orang terkorup versi OCCRP, kasus pagar laut, hingga kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sudah menelan korban jiwa," lanjutnya.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Lebih lanjut, Guntur Romli menyoroti etika dalam survei opini publik yang berkaitan dengan kasus hukum.
"Pertama, ini tidak etis dan berpotensi menjadi alat politik. Kedua, survei semacam ini bisa memengaruhi independensi lembaga peradilan. Kita harus menghormati proses hukum tanpa intervensi opini publik atau kepentingan politik. Ketiga, tidak adil bagi tokoh yang dinilai, karena masyarakat sebagai responden belum tentu memahami persoalan hukum yang sebenarnya," tegasnya.
PDI Perjuangan menegaskan pentingnya menjaga independensi hukum dan meminta semua pihak untuk tidak menggunakan survei sebagai alat untuk membentuk opini yang berpotensi menyesatkan.
