Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menandatangani perpanjangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN).
Diketahui, PDI Perjuangan dan STIPAN punya kerja sama soal penyelenggaraan pendidikan program sarjana Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) dalam mempersiapkan kader parpol berlambang Banteng moncong putih.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan MoU partainya dengan STIPAN memang sudah lama terjalin dan digagas oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri demi memberikan beasiswa. Kerja sama itu diharapkan bisa membantu PDI Perjuangan dalam meletakkan landasan ideologi kuat bagi para kader parpol berkelir merah.
Baca: Ganjar Tegaskan Andika Cocok Jadi Gubernur Jawa Tengah
"Iya, ini, kan, dipersiapkan oleh Bu Megawati, karena dahulu, kan, ada keterbatasan terhadap sekolah tinggi ilmu pemerintahan. Maka, digagaslah pendidikan ini, termasuk secara khusus buat para mahasiswa dari Papua," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu 9 Oktober 2024.
Hasto menyebutkan PDI Perjuangan dan STIPAN memang biasa memperpanjang MoU untuk setiap tahun agar kader parpol bernomor tiga pada pemilu 2024 bisa mengenyam pendidikan tertinggi.
"Ya, untuk setiap satu tahun kami ada MoU, karena hari ini kami mengirim sekitar 17 orang untuk sekolah di sini," kata dia.
Sementara itu, Rektor STIPAN Soni Sumarsono menyebut MoU pihaknya dengan PDI Perjuangan sudah lama terjalin dan satu di antara lulusan yang berhasil kerja sama ialah Rano Karno atau Si Doel.
Baca: Ganjar Pranowo Yakin Andika-Hendi Akan Menang di Pilgub Jateng
"Mengenai MoU, itu sudah lama dengan PDIP sebenarnya, termasuk salah satunya lulusannya Rano Karno. Itu lulusan, alumni STIPAN, udah lama, ini hanya perpanjangan saja," kata eks Plt Gubernur DKI Jakarta itu.
Soni menyebutkan MoU STIPAN dengan PDI Perjuangan menjadi satu di antara cara untuk memperkuat SDM di berbagai pelosok negeri, terkhusus Papua.
"STIPAN dengan PDI Perjuangan, memperkat SDM, lebih spesifik Papua agar dilanjutkan. Bukan hanya Papua, ada di NTT, Maluku, Sematara, Kalimantan, hari ini hampir semua provinsi terwakili apalagi Jabodetabek," ujar mantan Dirjen Otsus Kementerian Dalam Negeri itu
