Depok, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kota Depok menyayangkan gerak lamban Pemerintah Kota (Pemkot) Depok beserta Gugus Tugas Covid-19 yang belum melakukan langkah konkrit pencegahan maupun penanganan penyebaran virus.
Baca: Politisi PDI Perjuangan Depok Imbau Pemkot Segera Lockdown
Hal ini berkaitan dengan ketiadaan infrastruktur medis, serta sosialisasi yang minim sehingga warga kerapkali abai terhadap bahaya virus Covid-19.
Sebagaimana data yang ditampilkan pada website depok.go.id, per Sabtu (21/3), terdata sebanyak 10 kasus positif Covid-19 di Kota Depok. Dari jumlah itu, yang dinyatakan sembuh sebanyak 4 orang.
"Faktanya di lapangan kebijakan berupa himbauan itu terkesan tumpul. Warga minim informasi yang seharusnya didorong gugus tugas,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok Hendrik Tangke Allo.
Di sisi lain, dalam pelaksanaan tugas tersebut Pemkot Depok telah mengalokasikan anggaran tak sedikit. Bahkan terdapat bantuan dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Pemkot Depok juga memiliki anggaran penanggulangan bencana yang mencapai Rp40 miliar sebagaimana diutarakan Walikota pada Februari lalu.
Dalam hal pencegahan, kampanye dan sosialisasi menerapkan pola hidup higienis, seperti mencuci tangan, menggunakan masker untuk yang sakit, serta upaya meningkatkan imunitas tubuh cenderung nihil.
Begitupun ditilik dari sisi infrastruktur kesehatan yang dimiliki Pemkot Depok juga tidak optimal. Nomor kontak darurat Covid-19 Kota Depok 119 masih kurang responsif.
Lebih parahnya, dari kontak darurat yang bertugas menginformasikan langkah darurat Covid-19 kepada warga itu, diketahui sejauh ini tak satupun fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit di Kota Depok yang siap jadi rujukan pasien Covid-19. Bahkan untuk fasilitas tes awal Covid-19, Kota Depok mengalihkan kepada fasilitas terdekat yang dimiliki FKUI dengan acuan biaya minimal Rp1 juta per orang.
Karena itu, Hendrik mengungkapkan bahwa salah satu langkah taktis yang bisa dilakukan Pemkot adalah mengupayakan tes massal cepat Covid-19. Hal ini seiring langkah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN yang telah mendatangkan alat rapid tes yang diimpor dari China pada hari Kamis lalu.
“Kita minta jatahlah, jangan hanya Jakarta saja. Toh secara geografis Depok dan Jakarta itu sangat dekat dan secara demografis warga Depok mayoritas beraktivitas di Jakarta,” ujar Hendrik.
Baca: Program Senam Pemkot Depok, Tangani Corona Serampangan!
Sejauh ini, terjadi penambahan angka Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di menjadi 56 orang, dengan laporan selesai dipantau 8 orang. Sementara status Orang Dalam Pemantauan (ODP) sejumlah 374 orang, dengan laporan selesai 134 orang.
Di sisi lain, berbagai lembaga riset dan perkembangan terkini penyebaran Covid-19, berpotensi mendongkrak statitistik kasus tersebut. Untuk itu, seluruh Gugus Tugas di masing-masing wilayah terpapar Covid-19 ditugaskan merealisasikan langkah aksi seperti kebijakan physical distance, mengurangi aktivitas luar rumah (salah satunya work from home/WFH), hingga penghentian aktivitas yang mengumpulkan massa baik itu kegiatan hiburan maupun keagamaan.
