Ikuti Kami

PDI Perjuangan Tak Masuk Kabinet, Deddy Sitorus Singgung Gugatan KPU Loloskan Gibran

Deddy pun menuturkan banyak hal ketika ditanya awak media terkait pernyataan Puan Maharani.

PDI Perjuangan Tak Masuk Kabinet, Deddy Sitorus Singgung Gugatan KPU Loloskan Gibran

Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menjelaskan alasan-alasan PDI Perjuangan tak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Deddy pun menuturkan banyak hal ketika ditanya awak media terkait pernyataan Puan Maharani, bahwa PDI Perjuangan tak bergabung di kabinet.

Menjawab hal itu, Deddy menuturkan, apa yang disampaikan Puan Maharani adalah bentuk sikap PDI Perjuangan.

Diketahui Puan menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo di parlemen, tapi tak menempatkan kader di kabinet.

“Ibu Puan berbicara atas nama partai, jadi sudah seharusnya menjadi pegangan bagi kami semua,” kata Deddy, Minggu (20/10/2024).

Dia pun membeberkan alasan PDI Perjuangan tak masuk kabinet. Salah satunya karena masih ada gugatan soal Peraturan KPU mengenai keabsahan pencalonan Gibran sebagai cawapres.

“Pertama, kami masih berpendapat bahwa keputusan KPU yang merevisi PKPU, yang meloloskan Gibran tanpa mematuhi prosedur yang diatur oleh regulasi yang anda bermasalah. Dan masih menjadi sengketa hukum yang belum selesai,” jelas Deddy.

Selain itu, masih kata Deddy, pihaknya menghormati semua pihak yang menjadi bagian koalisi Prabowo dalam Pilpres 2024 dan kemudian nama-nama mereka masuk dalam proses rekrutmen kabinet yang sedang berjalan.

“Menurut kami, portofolio kementerian dan nomenklatur lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintahan baru sudah cukup besar. Sehingga akan menambah kompleksitas jika PDI Perjuangan bergabung saat ini,” ungkap Deddy.

Dia pun menegaskan, PDI Perjuangan mendukung penuh pemerintah baru untuk bekerja semaksimal mungkin demi menghadapi tantangan ke depan.

“Dukungan itu tidak harus dilakukan dengan menjadi anggota kabinet, tetapi dengan memberikan kontribusi melalui pandangan, masukan yang konstruktif,” ucap Deddy.

Selain itu, Deddy menyebut, parlemen merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan melakukan fungsi check and balance terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan.

Sehingga bukan hanya PDIP, tapi semua fraksi mempunyai kewajiban untuk mengoreksi kebijakan, agar pemerintah bisa selaras dengan tujuan bernegara, konstitusi, dan rakyat.

“Kami berharap agar Presiden Prabowo mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif, mengelola pemerintahan dan negara secara konstitusional, adil dan efektif," ujarnya

"Dan memilih pembantu-pembantunya dengan prinsip meritokrasi dan the right person on the right place. Semoga amanah dan sukses untuk Presiden Prabowo,” pungkas Deddy Sitorus.

Sumber: www.daulat.co

Quote