NTT, Gesuri.id - Kader Taruna Merah Putih (TMP), Marianus Wihelmus Lawe Wahang, mempertanyakan urgensi dari kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, terkait mewajibkan siswa SMA/SMK di NTT masuk sekolah pukul 05.00 pagi.
Marianus juga meminta Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengingatkan Viktor Laiskodat agar lebih cerdas dalam melempar wacana ke publik. Mengingat, kata Marianus, akhir-akhir ini Viktor sering mengeluarkan pernyataan kontroversial.
Baca: Yunus Takandewa: Cabut Aturan Penerapan Sekolah Jam 5 Pagi !
Hal tersebut disampaikan Marianus melalui panggilan telpon dari Dubai di Jakarta, Selasa (28/2).
“Saya rasa pak gubernur perlu melakukan pemetaan ulang terkait konsep pendidikan yang bermutu dan berkualitas di Nusa Tenggara Timur (NTT), sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya,” kata Marianus.
Marianus juga mengatakan bahwa pendidikan dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila lembaga pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholders, berupa kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, dan kebutuhan profesional.
Lebih lanjut tokoh muda Lembata ini menyampaikan bahwa pengelolaan pendidikan berbasis industri mengandaikan adanya upaya dari pihak pengelola industri pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan manajemen perusahaan.
Secara filosofis, kata Marianus, konsep ini menekankan pada pencarian secara konsisten terhadap perbaikan sistem pendidikan yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi, untuk menjawab kebutuhan dan kepuasaan hard skill dan soft skill setiap induvidu siswa/i.
“Wacana ini perlu kita respon dengan serius, karena sangat menyangkut masa depan generasi. Oleh karena itu saya sangat berharap Presiden Joko Widodo bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merespons secara serius dengan mengambil langkah konkret terkait wacana ini” ujar tokoh muda muda Flores, Lembata ini.
Kebijakan Tidak Melibatkan Stakeholder
Sementara itu, kader PDI Perjuangan lainnya, Viktor Mado, menilai kebijakan Gubernur NTT tersebut sangat tidak populis bahkan tanpa kajian dari dinas terkait soal efek langsung maupun tidak langsung terhadap mental dan mutu pendidikan siswa.
“Kebijakan ini sangat tidak populis sebagai pemimpin di daerah ini, karena siswa rentan terhadap keamanan dan kegaduhan sosial tanpa kajian yang mendasar dari dinas PPO tentang apa maanfaat langsung maupun tidak langsung terhadap mental dan mutu pendidikan siswa,” kata Viktor, Selasa (28/2).
Seharusnya, demikian menurut Viktor, sebelum kebijakan sekolah jam 5 pagi tersebut disampaikan ke publik, Gubernur NTT mendengar pendapat dari pihak Sekolah, orang tua, siswa/i, juga dinas terkait, tidak ujuk-ujuk diputuskan begitu saja secara sepihak.
Baca: PDI Perjuangan Harap Ganjar Pranowo Tegak Lurus Partai
“Karena pendidikan itu tanggung jawab semua pihak seperti sekolah ,guru, orang tua, pemerintah dan stakeholder lainnya terkhusus siswa/i sebagai penerima maanfaat,” lanjut Viktor Mado.
Senada dengan Viktor Mado, kader PDI Perjuangan lainnya yaitu Emy Nomleni juga menolak kebijakan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang mewajibkan siswa SMA/SMK masuk pukul 5 pagi.
“Iya betul, kita sangat menolak kebijakan Pak Gubernur,” kata Ibu Emy melalui sambungan telepon di Jakarta, Selasa (28/2).
