Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah yakin Partai Golkar tidak akan nekat mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3) demi mengejar jabatan Ketua DPR RI.
Dia meyakini itu dari komunikasi yang kerap dilakukannya dengan Partai Golkar.
BaCa: Mahfud Ceritakan Respons Ganjar Usai Dilaporkan ke KPK
"Kalau Ketua DPR RI, haqqul yaqin, ainul yaqin saya sampai saat ini komunikasi dengan Golkar. Golkar pada posisi tidak berkehendak merombak atau merevisi UU MD3, tidak berkehendak," kata Said seperti yang dikutip melalui laman detik.com, Senin (1/4).
Said meyakini Golkar punya sikap yang sama dengan PDI Perjuangan perihal undang-undang. Menurutnya, Golkar tidak akan mengubah undang-undang demi kepentingan sesaat.
"Karena komimten Golkar sama dengan kami (PDI Perjuangan, red), mengawal seluruh undang-undang yang ada dan tidak karena kepentingan sesaat mengubah, itu bukan ciri khas Golkar," tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berbicara terkait isu perebutan kursi Ketua DPR RI yang disampaikan Golkar dengan merevisi UU MD3. Hasto mengatakan kursi Ketua DPR RI adalah bentuk kepercayaan rakyat terhadap partai pemenang Pemilu.
BaCa: Ganjar Ogah Tanggapi Pernyataan Gibran Soal Lawakan
Hasto mengatakan berdasarkan UU MD3, kursi ketua DPR RI ialah ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR. Diketahui, PDI Perjuangan berhasil menjadi partai pemenang Pemilu 2024, maka akan secara otomatis kursi Ketua DPR diisi oleh PDI Perjuangan.
"Ketika ada ambisi kekuasaan untuk mengubah seperti itu ya nanti bisa terjadi konflik sosial, bisa berdarah-darah nanti, sehingga jangan sulut sikap dari PDI Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar," kata Hasto di DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
