Jakarta, Gesuri.id - Anggota komisi II DPR RI Komarudin Watubun memastikan proses pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) Papua sudah berproses dimana saat ini telah berada di DPR RI dan tinggal menunggu hasil keputusan.
Menurutnya, usulan pemekaran Papua ini bukan hal baru, melainkan sudah lama.
Baca Komarudin: Bu Mega Cermati Pengembangan Perempuan di Politik
"Bapak Presiden setiap turun ke Papua semua selalu mengusulkan tentang pemekaran," ujarnya saat ditemui Gesuri di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/6).
Lanjutnya, bahwa ada yang pro dan kontra dalam alam demokrasi itu biasa saja tapi tidak benar juga kalau mengatakan semua pihak menerima atau menolak. Namun, ujarnya, pemekaran itu salah satu tanggung jawab negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.
“Jadi kalau pemerintah melihat pemekaran itu suatu keharusan untuk menyelesaikan suatu persoalan ya silahkan jalan saja yang penting adalah prosesnya harus dijelaskan secara baik tersosialisasi dengan baik,” ungkapnya.
Terkait kerawanan konflik karena penolakan, ia menegaskan banyak dan sedikit itu relatif, masyarakat melakukan demo menolak namun apakah benar atas kesadaran masyarakat atau ada yang menggerakkan, semua itu harus dipelajari.
“Kita punya pengalaman Papua Barat juga dulu terjadi pro dan kontra tapi kita juga tidak bisa pungkiri dan tidak bisa menutup mata bahwa Papua itu luasnya minta ampun 3 setengah kali pulau jawa dengan infrastruktur yang sangat terbatas itu juga menjadi masalah,” tandasnya.
Ia mengakui pemekaran wilayah itu bukan jalan satu satunya, tapi sampai hari ini pemekaran wilayah adalah salah satu cara guna mempercepat proses pembangunan serta pemerataan.
Sebab, katanya, bicara tentang partisipasi politik, politik itu bicara partisipasi, partisipasi artinya dengan pemekaran itu bertambah provinsi, partisipasi politik itu bertambah.
"Beberapa hari yang lalu saya ke Merauke, Merauke itu 100 persen masyarakat mendukung Lembaga, tokoh agama, keuskupan, pemerintah semua mendukung kita ada pertemuan rutin makanya sampai hari ini Merauke itu tidak ada demo demo penolakan. Saya pikir kalau ada daerah yang masih menolak atau menerima, ya daerah yang siap ya jalan supaya jangan menghambat,” jelasnya.
Ia menambahkan proses pembangunan mungkin lebih banyak ke beberapa provinsi dan lebih baik untuk bersaing dan meningkatkan partisipasi politik juga.
Baca Mega: Perempuan Perjuangan Harus Percaya Diri, Berani Bicara
“Tradisi politik di Papua ini siapa yang menjabat gubernur atau kepala daerah sudah ambil keluarga untuk masuk, besok yang gubernur baru begitu lagi dan akhirnya partisipasi politik itu akan menjadi rendah termasuk pembangunan infrastruktur dan seterusnya juga," bebernya.
"Saya kira pemerintah sudah menyerahkan ke DPR tinggal menunggu proses pembahasan disana, targetnya sebelum pemilu," pungkasnya.
