Surabaya, Gesuri.id - Anggota komisi C DPRD Jatim Sri Untari menyarankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadopsi kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Salah satu program Ahok yakni membentuk badan pengawasan yang memantau kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca: Besuk Ahok, Rolas Bocorkan Hal Ini
Sri menilai keberadaan badan pengawas khusus menangani BUMD milik Pemprov Jatim sangat diperlukan.
Mengingat, tugas Biro Perekonomian sejatinya bukan hanya menangani BUMD sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan menjadi kurag maksimal.
"Pemprov DKI Jakarta waktu dipimpin Ahok sudah membentuk badan khusus seperti itu, jadi tidak ada salahnya jika Jatim mengadopsi karena tujuannya juga sangat baik yaitu mengotimalkan kinerja BUMD-BUMD,” ungkap Sri di Surabaya, Kamis (8/11).
Khusus terkait kasus dugaan penyimpangan di PT Jamkrida Jatim, kata Untari pihaknya mendorong supaya dilakukan audit khusus sehingga bisa diketahui siapa saja yang terlibat penyelewengan dana IJP di PT Jamkrida.
Baca: Pantas: Tangan PDI Perjuangan Akan Terbuka untuk Ahok
Padahal, IJP itu sebenarnya tak perlu dipakai sampai begitu besar jika manajemen PT Jamkrida bekerja dengan baik.
"Idealnya perusahaan dengan pola kerja seperti ansuransi juga tak terlalu berat sehingga IJP digunakan tak lebih dari 15-20 persen saja. Kalau semua obyek penjamin minta klaim ya pasti habis dana perusahaan. Harusnya dilakukan analisa yang tepat sebelum memberikan penjaminan,” tegas politisi yang berpengalaman di dunia koperasi dan simpan pinjam ini.
