Jakarta, Gesuri.id - Pengamat Politik dari Citra Institute Yusak Fachran mengatakan strategi Ganjar Pranowo memosisikan dirinya sebagai ‘Anak Desa’ bertujuan untuk membuktikan komitmennya dalam membangun desa.
“Dengan narasi si Anak Desa, Ganjar ingin menegaskan dirinya punya komitmen kuat membangun desa,” ujar Yusak, Selasa (28/11/2023).
Yusa menilai Ganjar berpengalaman di pemerintahan, yakni Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Hal ini menjadi modal bagi capres yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura dan Perindo saat blusukan.
“Komitmen Ganjar terhadap pembangunan desa, saya kira tidak perlu diragukan lagi. Sebagai mantan gubernur, Ganjar memahami dengan baik kompleksitas tantangan yang ada di pedesaan,” ujar Yusak.
Dekan FISIP Universitas Pamulang ini mendorong Ganjar untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) desa.
“Program dana desa yang sudah ada harus tetap dilanjutkan,” ungkap Yusak.
Menurut Yusak, aparatur desa harua diperlakukan sebagai mitra, bukan sekadar alat pengerek elektabilitas pada masa kampanye.
Untuk itu, harus ada program untuk meningkatkan kapasitas mereka. “Ganjar harus fokus pada peningkatan kompetensi aparatur desa dalam mewujudkan desa modern,” ujar Yusak.
Yusak menyarankan Ganjar harus punya grand desain bagaimana penyaluran dan realisasi penyerapan dana desa bisa lebih optimal dengan mengedepankan anggaran berbasis kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendamping desa agar manfaat dana desa dapat segera dirasakan masyarakat.
“Ganjar harus punya program konkret untuk pengembangan desa di semua sektor berbasis pemberdayaan masyarakat,” tegas Yusak.
Sebelumnya, mengawali masa kampanye, Capres Nomor 3, Ganjar Pranowo memulai kampanye perdana di Desa Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan.
“Dengan memilih desa sebagai titik start kampanye, ini mau memperlihatkan komitmen kami untuk mendahulukan desa dalam pembangunan. Dengan itu kalau Indonesia mau dibangun lebih baik, maka desa-desanya harus menjadi lebih baik dahulu,” tegas Ganjar.
Pemberdayaan Desa
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman mengungkapkan ada beberapa hal terkait dengan isu desa yang saat ini tengah mengemuka, yakni terkait tuntutan perpanjangan masa jabatan dan peningkatan dana desa dari APBN
"Berangkat dari konteks ini tidak heran, pada hari Selasa ini sudah mulai kampanye, gerakan ini mengemuka, meskipun mereka berdalih bukan untuk kepentingan tertentu,” ujar sosok yang akrab disapa Armand itu.
Menurut dia, para peserta pemilu harus mengedepankan narasi soal penundaan Revisi UU Desa.
"Sebab, menurut kami kalau 3 Capres ini atau caleg berfokus dan punya hati untuk membangun desa, maka proses pembahasan Revisi Undang-Undang Desa ini ditunda dulu. Jangan di tahun politik ini," ujar Armand.
RUU Desa bisa dibahas nanti ketika selesai masa Pemilu 2024 atau di bawah presiden yang baru hasil Pilpres 2024.
"Tahun politik ini bukan masa yang cantik untuk membahas kebijakan strategis tentang desa. Karena perlu ketenangan, kajian mendalam yang tidak bisa dilakukan ketika ada hiruk-pikuk politik," ujarnya.
Sebagai gantinya, capres-cawapres harus menawarkan program dan kebijakan yang mendukung konsep 'desa membangun' atau 'membangun desa'.
Hal ini penting agar mereka bisa membawakan harapan untuk pemberdayaan desa.
“Menurut kami, dalam Pilpres ini harus menjual program-program yang benar-benar bisa membangun desa atau desa membangun," kata Herman.
Menurut Herman, capres-cawapres harus memasukkan program 'desa membangun' atau 'membangun desa' dalam masa kampanye, bukan malah menerima usulan Revisi UU Desa.
"Para capres-cawapres ini harus benar-benar punya program untuk mendukung 4 pilar itu, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola," pungkas Herman.
