Jakarta, Gesuri.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono menegaskan Pemprov DKI tetap membutuhkan Bekasi.
Hal ini ini disebabkan sampah yang dihasilkan warga Jakarta 7.000 ton lebih per hari mau dikelola di Ibu Kota bagian mana, mengingat terbatasnya lahan.
Baca: PDI Perjuangan Nilai Anies Kaku dalam Berkomunikasi
“Nah, Bekasi kebetulan memiliki tempat yang luas dan bisa dimanfaatkan sebagai TPST. Kemudian, Jakarta punya uang. Dan pemberian dana hibah tidak dilarang oleh undang-undang,” kata Gembong, di Jakarta, Senin (22/10).
Dana hibah yang diminta Pemkot Bekasi tidak digunakan sembarangan. Melainkan untuk memfasilitasi pengiriman sampah dari Jakarta. Yakni, membangun Flyover yang diklaim nilainya mencapai triliunan rupiah.
Meski dinilai permintaan Bekasi juga terlalu besar, Gembong melihat hal itu masih bisa dinegosiasikan antar dua kepala daerah.
“Seharusnya Gubernur Anies melobi Wali kota Wali kota untuk nilai yang lebih proporsional,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan pernyataan Gubernur DKI, Anies Baswedan yang tersirat tidak seharusnya Bekasi meminta dana untuk pembangunan jalan layang itu ke Pemprov DKI. Karena Bekasi ada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Pernyataan Anies ditanggapi oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang menyatakan sulitnya bertemu dengan Anies dibandingkan Gubernur sebelumnya.
“Saling lempar komentar di media massa malah memperkeruh suasana. Kalau Pemkot Bekasi melarang truk sampah melintas dampaknya sangat besar bagi Jakarta. Sampah yang tidak terbuang bakal menumpuk di Jakarta,” tegasnya.
Ditempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta Pemprov DKI Jakarta menjaga komitmen baik dengan Pemkot Bekasi, Jawa Barat. Dengan hubungan yang baik, semua kebijakan bersama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi, tidak akan ada yang terganggu.
Baca: Gembong: Masa 'Jomblo' Djarot Jelas Berbeda Dengan Anies
Sehingga kasus puluhan truk sampah milik DKI Jakarta ditahan Pemkot bekasi saat hendak membuang sampah ke Bantargebang.
"Pemprov DKI jaga hubungan baik dong, komitmen harus dijalankan kalau memang sudah komit. Nggak boleh Pemprov DKI main tahan-tahan gitu saja kayak kita baru kenal gitu," kata Iman.
