Palembang, Gesuri.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melanjutkan kerja sama dengan PT Indo Green Power (IGP) untuk pembangunan pengolahan sampah secara termal. Proyek tersebut disetujui sebagian besar anggota DPRD Kota Palembang. Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang mengangkut 1.200-1.400 ton sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sukawinatan.
Baca : Cakada Partai Dinilai Mampu Dongkrak Ekonomi Sumsel
Diketahui, sebagian besar sampak di Kota Palembang berasal dari rumah tangga. Wali Kota Palembang Harnojoyo ingin persoalan sampah dituntaskan dan menghasilkan energi listrik. Ia berharap, proyek tersebut bisa segera terwujud melalui kerja sama dengan IGP.
BLPS Rp. 400.000 per ton disanggupi Pemkot Palembang dengan membebankan pembiayaannya secara berbagi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung, APBN, dan CSR. Pengolahan sampah secara termal ini dianggap bermanfaat. Apalago, TPA Sukawinatan yang kapasitasnya tinggal 2 hektare lagi dari total 27 hektar. Pembangunan secara fisik akan segera dilakukan setelah proses perizinan seperti AMDAL dan lainnya selesai di tahun 2022.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan RM Yusuf Indra Kusuma menilai, upaya tersebut memang efektif mengatasi persoalan tumpukan sampah. Namun, tidak efektif dari segi keuangan daerah. Sebab, Pemkot Palembang harus membayar biaya layanan pengelolaan sampah (BLPS) seharga Rp 400.000 per ton kepada IGP.
“Dengan rata-rata sampah perhari 1.200 ton maka biaya yang harus dibayar perhari RpRp480 juta atau sekitar Rp100 miliar per tahun," ucapnya.
Baca : Repdem Kota Palembang Pasang Target Tinggi di Pemilu 2024
Beban biaya BLPS, kata dia, terlalu tinggi. Bahkan, membebani APBD Kota Palembang. Ia khawatir justru menjadi piutang, karena keuangan Pemkot Pelembang di masa pandemi Covid-19 masih minus. "Kami mengkhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari," tuturnya. (infopublik.id)
