Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo meminta rencana Presiden Jokowi yang menggunakan artificial intelligence (AI) atau robot harus dipikirkan secara matang.
Karena Arif menganggap jika rencana ini dilakukan secara mendadak, maka pelaksanaannya akan mustahil.
"Kalau serta merta saya kira mustahil untuk dikerjakan yang timbul malah maka akan terjadi gejolak dan kegaduhan," ujar Arif.
Baca: Pemangkasan Eselon Diminta Dikaji Secara Cermat
Penggunaan AI ini merupakan bagian rencana Jokowi yang memangkas jabatan eselon III dan IV di kementerian dan lembaga yang nantinya tugas-tugas administratif.
Di sisi lain, Arif memandang kalau rencana ini dilakukan sebagai visi jangka panjang, hal ini akan menjadi sangat positif.
Arif menuturkan AI atau kecerdasan buatan memang dapat menjalankan fungsi-fungsi administratif. Namun tidak sampai pada urusan dalam mengambil keputusan penting.
"Sebab ini kan kaitannya dengan birokrasi dan jangan lupa birokrasi itu orientasinya adalah pelayanan publik," ujar Arif.
"Artinya ini ada soal pemikiran, tautan batin dan seterusnya yang tidak dapat diselesaikan dengan model robotik," imbuhnya.
Disinggung terkait kepastian tidaka akan ada tumpang tindih terkait tugas yang digantikan dengan robot, Arif menungkapkan belum dijelaskan secara menyeluruh perihal itu.
"Justru karena itu, yang detail seperti ini memang belum terjelaskan," ungkap Arif.
Arif sendiri belum sepenuhnya yakin tugas eselon III dan IV dapat digantikan dengan AI. Terlebih dalam persoalan pengambilan keputusan.
"Eselon III dan IV ini kan sifatnya teknis administratif pada urusan-urusan, apa bisa digantikan oleh artificial intelligence atau robot?" ujar Arif.
"Apa lagi menyangkut soal mengambilan keputusan," imbuhnya.
Sementara itu terkait dengan kajiannya, Arif menuturkan tengah menunggu dari pemerintah.
Arif mengaku dirinya belum sepenuhnya mengerti terkait gagasan Jokowi ini.
Sehingga ia akan meminta penjelasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpa RB) Tjahjo Kumolo.
Baca: Pemangkasan Eselon, Juliari Tunggu Keputusan PAN-RB
"Kalau memang itu menjadi keseriusan dari pemerintah sebagai tindak lanjut, sebenarnya kunci pokoknya ini kan reformasi birokrasi melalui diregulasi debirokratisasi," ujar Arif.
"Nah ini nanti yang akan kami minta penjelasan setidaknya melalui Menpan RB seperti apa yang menjadi keinginann gagasan presiden yang sebenarnya cukup visioner," imbuhnya.
