Jakarta, Gesuri.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk senantiasa memperbaiki birokrasi agar seluruh geraknya dapat berdampak kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi berkala dan berkelanjutan kepada instansi pemerintah.
Baca: Tim Sekpri Ketua Umum PDI Perjuangan Kunjungi Cianjur
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, untuk dapat terus melakukan perbaikan untuk menuju birokrasi berkelas dunia ini diperlukan komitmen, baik dari pimpinan hingga ke seluruh jajarannya. Sehingga yang dilakukan oleh instansi pemerintah memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
“Selamat kepada perwakilan instansi pemerintah yang hadir, yang telah menjadi inisiator dan inovator dalam banyak program yang telah dinilai oleh Kementerian PANRB. Kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, wali kota, dan bupati yang telah menjadi inspirasi untuk terus menggerakkan birokrasi berdampak. Mudah-mudahan dapat menularkan prestasinya dan dapat direplikasi oleh instansi lainnya,” ungkap Menteri Anas dalam acara Penganugerahaan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (6/12).
Menteri Anas menjelaskan evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB tersebut mencakup mencakup evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sementara itu, evaluasi di bidang pelayanan publik mencakup Indeks Pelayanan Publik (IPP), penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta inovasi pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini kembali mengingatkan terkait pesan Presiden Joko Widodo dimana birokrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah jangan ‘mbulet’ dan harus berdampak, serta bukan lagi hanya sekadar tumpukan kertas. Birokrasi juga harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat.
“Para kepala daerah dan perwakilan kementerian/lembaga yang hadir hari ini kerjanya sudah berdampak, mudah-mudahan ke depan bisa terus ditingkatkan,” ujar Anas.
Untuk dapat mempercepat pelaksanaan birokrasi berdampak, Kementerian PANRB juga menjalankan RB tematik yang telah dicanangkan oleh Wakil Presiden pada Senin (5/12). RB tematik terbagi menjadi empat, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program prioritas Presiden yang terbagi dua, peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog dan pengendalian inflasi.
Dengan adanya birokrasi yang berdampak, tentunya masyarakat juga dapat merasakan langsung manfaat kehadiran pemerintah. Salah satunya adalah dengan kemudahan akses dalam pelayanan publik, yang hadir melalui Mal Pelayanan Publik.
Kini, telah hadir 103 MPP diseluruh penjuru Indonesia, dengan 26 MPP yang baru saja diresmikan serentak. Menteri Anas menyampaikan bahwa Presiden juga berharap agar layanan publik kepada masyarakat dapat diakses secara digital.
“Dalam waktu dekat, kita akan pilih beberapa pemerintah daerah sebagai pilot project dari MPP Digital. Gedung fisik untuk pelayanan penting, namun digitalisasi pelayanan juga penting untuk terus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan zaman,” jelas Anas.
Pada tahun ini, Kementerian PANRB melakukan kegiatan evaluasi pada periode Juli hingga November. Untuk hasil evaluasi RB, terdapat 3 pemerintah provinsi dan 2 pemerintah kabupaten/kota meraih predikat A. Sedangkan, sebanyak 22 instansi pemerintah mendapat predikat BB.
Pada evaluasi SAKIP, sebanyak 1 pemerintah provinsi berhasil meraih predikat AA. Diikuti dengan 20 instansi pemerintah berpredikat A dan 72 instansi pemerintah mendapatkan predikat BB.
Predikat Zona Integritas diberikan kepada 119 unit kerja di instansi pemerintah. Jumlah peraih WBK dan WBBM ini merupakan hasil seleksi dari 1.061 usulan unit kerja dari 209 instansi pemerintah.
Predikat WBK diraih oleh 102 unit kerja. Terdiri dari 74 unit kerja kementerian/lembaga, 1 unit kerja pemerintah provinsi, dan 27 unit kerja pemerintah kabupaten/kota.
Sementara itu, predikat WBBM didapatkan oleh 17 unit kerja. Dengan rincian, terdiri 13 unit kerja kementerian/lembaga, 1 unit kerja pemerintah provinsi, dan 3 unit kerja pemerintah kabupaten/kota.
Di bidang pelayanan publik, penghargaan diberikan bagi penyedia sarana prasarana kelompok rentan yang diraih oleh tiga unit penyelenggara pelayanan publik. (UPP). Sedangkan, untuk hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terbagi menjadi lima. Pertama, penghargaan tingkat kementerian/lembaga umum diberikan pada Top 3 instansi pemerintah. Kedua, kategori kementerian/lembaga khusus diberikan bagi Top 5 instansi pemerintah.
Baca: RKUHP Disahkan, Yasonna: Ini Momen Bersejarah
Kemudian, penghargaan bagi pemerintah provinsi yang terbagi atas Top 3 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Top 3 untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bagi pemerintahan kabupaten/kota, terbagi atas Top 3 untuk DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Selain itu, penghargaan juga diberikan bagi Top 4 pemerintah daerah dari wilayah Timur Indonesia.
Penghargaan juga diberikan bagi instansi pembina pelayanan publik terbaik kepada masing-masing 2 kepala instansi ditingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Mudah-mudahan ke depan seluruh instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kinerjanya, ditengah keterbatasan yang ada. Dengan adanya kolaborasi, insyaallah banyak tujuan ke depan yang bisa diselesaikan,” pungkas Menteri Anas.
