Jakarta, Gesuri.id - Anggota komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai penunjukan Penjabat Gubernur DKI mulai 17 Oktober mendatang akan mewarisi banyak masalah karena periodisasi.
Demikian menurut Gilbert dalam keterangan yang diterima redaksi Gesuri.id, Senin (29/8).
Baca Ima Mahdiah: “Branding” Rumah Sehat Nihil Aspek Preventif
Disamping itu kondisi yang ditinggalkan Gubernur Anies seperti banjir, sumur resapan yang menimbulkan masalah, dan berbagai hal termasuk yang terbaru soal penggantian nama jalan dan penjenaman RS juga menghadang.
"Masalah yang akan dihadapi seiring periodisasi adalah antara lain perubahan status Jakarta dari ibukota menjadi bukan ibukota. Tanpa status khusus, maka anggota DPRD akan kembali ke jumlah 80 orang dan daerah tingkat 2 bisa mengadakan pilkada dan pileg sendiri, dan otonomi menjadi level walikota/kabupaten," ungkap legislator fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia pun mengatakan masalah lain yang perlu ditangani, adalah rencana pembangunan daerah (RPD) per tahun seiring perpanjangan Penjabat adalah tiap tahun.
Komunikasi dengan legislatif sangat perlu dijaga, agar tidak tersandera dan menimbulkan tarik menarik seperti saat Gubernur Anies.
Komunikasi yang baik dengan legislatif akan membuat RPD dapat dukungan. Masalah lain yang menghadang seiring periodisasi adalah pileg dan pilpres di 24 Februari 2024 dan pilgub di November 2024.
"Ini harus dijaga aman, kondusif dan bebas dari isu intoleransi dan polarisasi. Ini merupakan penilaian kinerja Penjabat Gubernur, walau tanpa kampanye. Masih banyak masalah lain yang menghadang, karena Jakarta memang mengandung banyak persoalan," tambahnya.
Baca: Deklarasi Puan Presiden 2024, Muhadir: Punya DNA Presiden
Melihat gambaran di atas, sebaiknya dipilih Penjabat Gubernur yang telah mengenal Jakarta. Penjabat yang minim mengenal Jakarta akan menghabiskan waktu sedikitnya 4 bulan untuk adaptasi.
Sementara masalah sudah semakin banyak dalam periode tersebut.
"Mengangkat Sekretaris Daerah menjadi Penjabat Gubernur juga akan membuat masalah bertambah, karena Sekda lalu akan dijabat oleh Plt atau Pj, sehingga kurang optimal," tegasnya.
