Palangkaraya, Gesuri.id - Mantan Ketua Komisi II dan III DPR RI periode 1999-2004 Agustin Teras Narang menyatakan penyelesaian berbagai permasalahan di lembaga pemasyarakatan tidak bisa biasa-biasa saja, melainkan harus terkonsep dan komprehensif.
Mengkomersialkan atau jual-beli ruang tahanan dan lemah pengawasan serta kelebihan kapasitas di lapas bukan hal baru dan sudah terjadi sejak lama, kata Teras Narang, saat dihubungi di Palangkaraya, Senin (23/7).
Baca: Pemkot Palangkaraya Setuju Serahkan Aset Terminal Gara
"Saya sebagai mantan Ketua Komisi II dan Komisi III DPR RI, salah satu mitranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat itu, paham betul kondisi dan apa yang terjadi di lapas. Kondisi dahulu dengan sekarang tidak jauh berbeda. Sama saja," ujarnya pula.
Menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 ini, harus disadari bahwa permasalahan lapas tidak bisa ditangani secara 'business as usual' atau biasa-biasa saja. Penyelesaian permasalahan itu harus dengan cara dan upaya yang luar biasa, serta berani bertindak di luar dari kebiasaan selama ini.
Dia pun menyarankan agar segera melakukan perbaikan dan perubahan secara cepat, terstruktur dan menggunakan aparat yang berkualitas serta bertanggung jawab. Sebab, dengan cara itu lah, permasalahan yang terjadi di lapas dapat teratasi.
"Kita tentu berharap kejadian yang terjadi selama ini di lapas, tidak menjadi salah satu catatan lemah manajemen dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karenanya, di masa pemerintahan Jokowi sekarang ini, harus mempunya konsep yang komprehensif untuk mengatasinya," kata Teras Narang.
Baca: DPRD Palangkaraya: Pelaku Ekonomi Kreatif Bentuk Komunitas
Dosen terbang di berbagi perguruan tinggi swasta ini meyakini, apabila hal tersebut dilakukan secara konsisten, maka berbagai permasalahan yang terjadi di lapas selama ini dapat diatasi dan tidak terulang kembali di kemudian hari.
"Sekarang ini bukan lagi memperdebatkan masalah yang sudah terjadi di lapas. Tapi bagaimana permasalahan di lapas bisa segera diatasi. Ini penting agar tidak menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan Jokowi," demikian Teras Narang.
