Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan menyiapkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) agar mempermudah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Risma mendapati beberapa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengaku menempuh perjalanan panjang menuju kediaman KPM dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut, dan mengeluarkan biaya berkisar antara Rp200-600 ribu saat berdialog dengan mereka.
Baca: Kuatkan Soliditas, Banteng Sumut Gelar Rakor
"Bantuannya saja Rp200 ribu, ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa, ya untuk apa Pak? Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan," kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (1/9).
Risma menyatakan faktor biaya dan kondisi alam yang sulit membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos. Dia menduga hal itu menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan.
Namun demikian, Risma akan melakukan asesmen lebih dahulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya.
Langkah Risma mengakselerasi penyaluran bantuan sosial tersebut diapresiasi anggota Komisi VIII DPR RI Achmad.
Baca: PDI Perjuangan Bawang Bantu Pendaftaran Kartu Prakerja
Model dialog on the spot atau menggelar rembug bareng dengan semua pihak yang terkait, menurut Achmad, membuat masalah bisa diselesaikan saat itu juga.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mensos. Pertemuan seperti ini cepat bisa mengambil solusi. Data-data bisa langsung dibuka dan dianalisa di sini. Pertemuan dihadiri oleh pihak-pihak terkait sehingga bisa clean and clear ," kata Achmad.
Achmad melihat tindakan tersebut sebagai sikap tegas dan cepat mengambil keputusan.
