Jakarta, Gesuri.id - Perpanjangan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi yang kembali diberlakukan di Ibu Kota Jakarta tidak terbukti efektif dalam menekan laju pertumbuhan pandemi COVID-19.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai perpanjangan PSBB transisi harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di semua sektor mulai dari transportasi umum hingga kawasan perkantoran.
Protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan harus dipastikan berjalan dengan baik.
Baca: Gus Mis: Anies Overdosis Komentar Soal Corona
"Diperpanjang dua minggu tidak akan berpengaruh banyak ketika pemprov DKI tidak melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan PSBB Transisi ini. Jadi diperpanjang dua minggu itu enggak ngaruh ketika pengawasannya juga seperti sekarang ini," kata Gembong di Jakarta, Minggu (2/8).
PSBB Transisi di Jakarta sudah tiga kali diperpanjang. Perpanjangan tahap III ini akan berkahir pada 13 Agustus 2020 mendatang.
Gembong meminta pola pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI harus diubah. Hingga kini kata dia pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI masih sangat longgar. Pelanggar PSBB harus ditindak tegas.
"Pengawasan masih sangat longgar. Kalau PSBB diperpanjang konsekuensinya harus dilakukan pengawasan secara ketat dan mulai ada ketegasan. pemprov DKI harus mau kerja,"tegasnya.
Perpanjangan PSBB Transisi kali ini dibarengi dengan pembatasan kendaraan bermotor di 25 ruas jalan melalui mekanisme ganjil genap.
Tujuannya supaya perkantoran bisa menerapkan sistem kerja sift yang tertuang dalam protokol pencegahan penularan corona di perkantoran.
Tetapi aturan ganjil genap ini dinilai hanya memicu ledakan corona yang semakin dasyat ketika warga beralih ke angkutan massal. Menjaga jarak aman sejauh satu meter di dalam angkutan umum dirasa mustahil dijalankan dengan baik.
"Dengan tidak ada ganjil genap orang menggunakan kendaraan pribadi itu lebih bisa diatur kan susahnya itu jaga jarak aman di transportasi umum,"kata Pengamat kebijakan publik dari Universitas Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.
Baca: Corona DKI Tinggi, Anies Diminta Fokus Saja Pada Pengawasan
Trubus lantas meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus gratis bagi warga sebagai salah satu solusi dari penerapan pembatasan kendaraan bermotor ini.
Kalau Pemprov DKI sampai tidak bisa menyiapkan solusi dari kebijakan tersebut, Trubus menilai ganjil genap hanya bertujuan untuk mencari pemasukan tambahan yang dipungut dari para pelanggar.
"Kalau memang mau ganjil genap berani enggak pemprov DKI sediakan bus gratis? harus ada solusinya. Kalau cuman ngelarang (kemdaraan pribadi) doang itu namanya cari duit," tandasnya.
