Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, persoalan nelayan mulai menjadi perhatian pemerintah, hal tersebut terlihat saat presiden mencetuskan poros maritim dunia.
“Sebenarnya sektor riil yang menyangkut Sumber Daya Alam (SDA) khusunya kelautan dan perikanan kita merasa bahwa dari dulu perhatian pemerintah terbadap sektor perikanan masih kurang,” ujar Ono di Jakarta, Kamis (4/10).
Baca: Rokhmin Ajak Mahasiswa Wujudkan Poros Maritim Dunia
Peran Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sector perikanan mengalami pertumbuhan yang baik.
“Pada saat pak Jokowi itu menjadi capres beliau menyampaikan ada poros maritim, sehingga memang paradigma Indonesia yang dulu dikenal sebagai negara agraris nyatanya kita punya potensi kelautan dan perikanan yang besar cuma memang perhatiannya belum maksimal,” tambahnya.
Ono mengatakan bahwa persoalan perikanan dan kelautan yang masih perlu perhatian adalah fokus pemerintah yang masih kurang terhadap sektor perikanan dan kelautan ketimbang sektor pertanian.
Oleh karena itu, hadirnya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada era Presiden Abdurahman Wahid menjadi harapan besar di sektor perikanan.
“Itu pun masih lemah, fokus pemerintah saat itu masih kepada program pertanian,” tuturnya.
Dengan tidak terurus secara maksimal, kata Ono, kemudian muncul permasalahan yang berhubungan dengan nelayan dan masyarakat pesisir. Contohnya yakni pelarangan penggunaan jenis pukat oleh pemerintah, semenjak adanya larangan itu masyarakat tetap menggunakan pukat tersebut karena pemerintah tidak maksimal melakukan pengawasan dan akhirnya cenderung dibiarkan.
“Nelayan terus memodifikasi pukat dengan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungannya dan akhirnya berkembang di beberapa daerah,” kata Ono.
Selain masalah aturan, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti masalah permodalan. Menurutnya masalah permodalan belum disentuh oleh pemerintah, hal ini terlihat dari banyaknya nelayan yang membutuhkan permodalan untuk usaha perikanannya yang terjerat pada pola-pola pembiayaan.
Baca: Kesejahteraan Nelayan Pilar Utama Poros Maritim
Dari beberapa persoalan tersebut, Ono menegaskan bahwa pemerintah saat ini harus membenahi persoalan tersebut.
Langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana dunia perikanan membuka mata kepada semua pihak bahwa ada potensi yang sangat besar yang belum digarap maksimal.
Terkait persoalan pembiayaan, kekurangan, dan keterbatasan infrastruktur, harus dijadikan pekerjaan rumah agar pemerintah ke depan lebih spesifik dalam menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan.
