NTT, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) atau AIPA Message di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42. Ada sejumlah hal yang menjadi sorotan dari AIPA yang merupakan forum parlemen negara-negara di Asia Tenggara itu.
Baca: Puan Akan Jadi Wakil Parlemen Negara Asia Tenggara yang Sampaikan Pesan di KTT ASEAN ke-42
Sebelum acara dimulai, Puan sempat beramah tamah dengan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN 2023 di pelataran Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Rabu (10/5/2023). Dalam ramah tamah tersebut, hadir pula Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Haji Anwar bin Ibrahim serta serta sejumlah kepala negara ASEAN lainnya.
Adapun AIPA Message disampaikan Puan dalam agenda ASEAN-AIPA Leaders Interface Meeting yang merupakan salah satu rangkaian acara di KTT ASEAN. ASEAN-AIPA Leaders Interface Meeting merupakan sesi pleno antara pimpinan pemerintahan dan pimpinan parlemen negara-negara di Asia Tenggara.
Memasuki lokasi acara yang digelar di Ballroom Meruorah Convention Center, Puan disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris turut mendampingi Puan.
ASEAN-AIPA Leaders Interface Meeting dibuka oleh Presiden Jokowi sebagai tuan rumah acara. Ia kemudian mempersilakan Puan untuk berpidato dan menyampaikan AIPA Message yang sudah disusun oleh pimpinan-pimpinan parlemen ASEAN dalam Preparatory Meeting kemarin, Selasa (9/5).
Untuk diketahui, Puan dipilih untuk menyampaikan AIPA Message karena posisinya sebagai Ketua AIPA tahun 2023.
“Saya merasa terhormat untuk menyampaikan ucapan selamat yang paling hangat kepada Presiden Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN,” kata Puan yang menyampaikan sambutannya dengan Bahasa Inggris.
“Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ASEAN memiliki peluang yang berbeda untuk menunjukkan kepentingan strategisnya bagi kawasan dan komunitas global,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan kemudian menyoroti soal pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun 2023 sebesar 4,8 persen di mana jauh lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya naik 2,8 persen. Atas dasar itu, ia meyakini ASEAN akan menjadi epicentrum pertumbuhan.
“Namun dengan tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dinamika regional yang membayangi kawasan, kami juga menyadari bahwa masih banyak yang harus dilakukan dalam hal menjaga stabilitas kawasan sebagai prasyarat pembangunan,” ujar Puan.
Tantangan-tantangan yang dimaksud seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, perubahan iklim yang membuat cuaca sulit diprediksi, krisis energi dan pangan yang disebabkan oleh perang. Kemudian, tambah Puan, meningkatnya ketegangan geopolitik yang dipicu oleh konflik kepentingan.
“Kita dituntut untuk bekerja sama secara erat, pemerintah dan parlemen, eksekutif dan legislatif, untuk memperkuat posisi kita saat kita bergerak maju untuk memastikan kemakmuran bagi rakyat kita,” sebut mantan Menko PMK tersebut.
“Oleh karena itu, sebagai anggota parlemen, kami siap memberikan dukungan politik dan bekerja dengan rekan-rekan ASEAN kami untuk melewati masa-masa sulit ini dan membangun ASEAN yang lebih gesit,” tambah Puan.
Cucu Bung Karno ini mengungkapkan, berkembangnya AIPA telah memberikan kontribusi positif untuk membangun Asia Tenggara menjadi kawasan perdamaian. Kontribusi positif lainnya, menurut Puan, termasuk stabilitas kerja sama dan pembangunan, serta penyelesaiaan isu-isu global seperti, konflik terorisme dan pemaksaan kekuasaan.
“Ini berfungsi sebagai platform bagi kami, Parlemen Anggota AIPA, untuk menjalankan fungsi diplomasi parlementer kami, termasuk bertukar pandangan dan pendapat tentang isu-isu regional dan internasional,” paparnya.
Baca: Bertemu Sekjen AIPA, Puan Tekankan Dukungannya untuk Kaum Muda ASEAN
Puan menyatakan, AIPA juga menjadi wadah bagi parlemen-parlemen negara ASEAN menjajaki cara-cara baru untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang.
“Khususnya di bidang masalah politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya, dan untuk mendorong harmonisasi hukum,” ungkap Puan.
