Kota Cirebon, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin yang juga Ketua Umum DPP Bapeksi menegaskan Lembaga Bantuan Hukum Barisan Pejuang Demokrasi (LBH BAPEKSI) merupakan organisasi yang murni untuk kepentingan rakyat, berjuang untuk dan bersama rakyat.
“Kita memberikan akses bantuan hukum yang lebih merata kepada masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu dan membutuhkan pendampingan hukum,” kata TB Hasanuddin saat mengukuhkan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum Barisan Pejuang Demokrasi (LBH BAPEKSI) tingkat DPD Provinsi Banten dan Jakarta serta 20 DPC Kabupaten/Kota Jawa Barat.
Pengukuhan dilaksanakan di sebuah hotel di Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Minggu (13/4/2025).
Dalam sambutannya, TB Hasanuddin menyampaikan bahwa LBH BAPEKSI tidak berafiliasi pada partai politik manapun.
Ia menuturkan LBH BAPEKSI didirikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam berurusan dengan hukum.
Sementara, Wakil Ketua Bidang Hukum DPP Bapeksi, Ardi Kusumah menjelaskan, pengukuhan ini merupakan bagian dari amanat organisasi untuk membentuk struktur kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, saat ini, ada 22 DPC BAPEKSI kabupaten/kota di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.
Meski baru terbentuk akhir tahun lalu, namun Bapeksi langsung melakukan akselerasi di bidang hukum dan pertanian.
“Pada AD/ART BAPEKSI memberikan atau mengamanatkan organisasi untuk membela rakyat di bidang hukum, yang aplikasinya sesuai dengan arahan ketua umum,” kata Ardi.
Sementara itu, untuk program kerja BAPEKSI, Ardi mengatakan, saat ini akan terlebih dahulu membenahi sumber daya manusia di internal Bapeksi, yakni dengan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia kepada personil atau anggota LBH Bapeksi. Selain itu, pihaknya juga nantinya akan memberikan beasiswa kepada 5 anggota setiap DPC untuk melanjutkan studi S2.
Dalam pengukuhan ini, DPP BAPEKSI memberikan penghargaan kepada lima DPC yang dinilai paling berkontribusi untuk masyarakat. Di antaranya yakni Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Banjar dan Kabupaten Bandung Barat. Bahkan untuk di Bandung Barat, LBH Bapeksi keliling desa untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
“Selain penyuluhan, mereka juga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum, LBH BAPEKSI siap dengan sukarela tanpa adanya pungutan biaya,” tuntasnya.
