Bali, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penghargaan dengan kategori Pelaksana SPHP Terbaik Pertama dari Badan Pangan Nasional RI, ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional RI Arief Prasetyo Adi kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Hotel Intercontinental Bali, Jumat (15/9/2023) malam.
Baca: Ganjar: Ajang Kompetisi E-Sport Wadah Pergerakan Pemuda di Era Masa Kini
Diketahui, selama kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, berbagai kebijakan serta inovasi terus ditingkatkan untuk membangun ketahanan pangan di Jateng. Sehingga, Pemprov Jateng dinilai responsif, berkomitmen melalui dukungan APBD, ter-kolaboratif dan elaboratif dalam menggerakkan kabupaten/ kota.
Pj. Gubernur Nana Sudjana mengatakan program-program yang dibangun sebelumnya telah berjalan dengan sangat baik. Oleh karenanya, Jateng mampu hadir sebagai salah satu provinsi Pelaksana SPHP Terbaik Pertama di Indonesia. Ia mengucapkan terima kasih kepada jajaran yang telah bekerja maksimal mewujudkan ketahanan pangan.
"Program serta kebijakan yang telah dibangun oleh Pak Ganjar sudah sangat bagus. Sehingga Jateng layak mendapat predikat sebagai pelaksana SPHP terbaik. Saya sampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dan mewujudkan ketahanan pangan kita," kata Nana usai menerima penghargaan.
Nana menjelaskan salah satu inovasi yang digagas untuk pengendalian inflasi di Jateng adalah Sistem Informasi Harga dan Komoditi (SiHati). Aplikasi ini, lanjutnya, merupakan integrasi antara aplikasi SiHati Mobile Application dengan SiHati Data Produksi, dan SiHati Masyarakat. Sehingga pemerintah bisa memperoleh peringatan dini soal harga dan pasokan secara aktual. Dengan demikian, pemerintah bisa merespon secara cepat untuk mengambil keputusan terkait ketahanan pangan, baik melalui pertemuan luring maupun daring.
"Inovasi SiHati ini diyakini dapat menjadi solusi bagi kita untuk mencapai stabilisas inflasi di Jateng. Karena kita bisa mengetahui inflasi dari hulu ke hilir,"imbuhnya.
Lebih jauh, Nana menjelaskan selama tahun 2022, Pemprov Jateng bersama BUMN (Bulog, PT Rajawali Nusindo, Perusahaan Perdagangan Indonesia), BUMD (PT Jateng Agro Berdikari), Badan Usaha Milik Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan pelaku usaha, telah menyelenggarakan gerakan pangan murah sebanyak 180 kali. Omzetnya sebesar Rp 8.693.379.175 (hampir Rp 8,7 miliar). Di tahun ini, diselenggarakan lebih masif.
"Hingga Agustus 2023, sudah 394 kali dilaksanakan gerakan pangan murah dengan omzet lebih dari Rp 26 miliar. Sampai akhir Desember nanti, ditargetkan terlaksana 80 kali di 35 kabupaten/ kota," urainya.
Untuk intervensi fasilitasi biaya distribusi, di 2022, terdistribusi sebanyak 269 ton. Di samping itu, melalui alokasi dana belanja tidak terduga sebesar Rp 3.673.800.000 yang melibatkan 361 poktan/ gapoktan, Pemprov Jateng mendistribusikan bahan pangan sebanyak 2.786,6 ton. Komoditas yang didistribusikan adalah beras, telur, cabai, bawang merah, jagung, kedelai dan daging ayam.
"Fasilitasi biaya distribusi ini untuk menyalurkan komoditas pangan dari produsen ke konsumen, atau dari wilayah surplus ke wilayah minus, sehingga masyarakat memperoleh harga sama dengan harga di tingkat produsen atau dengan kata lain, konsumen bisa mendapat harga pangan di bawah harga pasar," beber dia.
Pada Desember 2022 lalu, lanjutnya, sempat terjadi ketersendatan pasokan minyak goreng dan beras. Maka, melalui tambahan dana insentif daerah, Dinas Ketahanan Pangan dengan PT Jateng Agro Berdikari, dan Pergudangan dan Aneka Usaha (PAU) Pedaringan Kota Surakarta telah menyalurkan bahan pangan mencapai 189,8 ton hingga 31 Agustus kemarin.
Baca: Andreas Hugo: Ganjar Pranowo Tak Pura-pura Populis
Untuk intervensi subsidi harga pangan, imbuh Nana, pada 2022 Pemprov Jateng meminta Bulog, PT Jateng Agro Berdikari dan PAU Pedaringan Kota Surakarta menyalurkan subsidi komoditas kedelai sebesar Rp 1.000/ kg. Subsidi tersebut diberikan kepada 2.086 pengrajin tahu tempe dengan total berat kedelai sebesar 2.373,16 ton.
Pada tahun ini, Nana mengungkapkan, telah dialokasikan anggaran subsidi pangan sebesar Rp 2,7 miliar melalui anggaran perubahan. Komoditas yang mendapatkan subsidi meliputi beras, jagung, dan telur. Harga ketiga komoditas tersebut, lebih besar dari harga acuan pemerintah di tingkat konsumen. Selain beras, jagung dan telur, pemerintah juga memberikan subsidi harga kepada komoditas bawang merah dan cabai. Harga bawang merah dan cabai ini lebih kecil dari harga acuan pemerintah di tingkat produsen.
"Selain ketiga intervensi itu, Pemprov Jateng juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan PAU Pedaringan Kota Surakarta untuk pengelolaan Sarana Pendukung Logistik Pangan berupa cold storage," pungkasnya.
