Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto ST mengatakan, tidak ada usulan dari Kabupaten Cirebon yang dibahas dalam rapat KUA- PPAS, baik ketika awal ataupun akhir. Ia menyikapi itu karena Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak mendapatkan bantuan program kompetitif dari Pemprov Jawa Barat untuk tahun anggaran 2025.
“Saat ini pembahasan sudah selesai, sudah diparipurnakan, secara garis besar tidak ada pembahasan terkait program untuk Kabupaten Cirebon,” ujar Bambang, Kamis (1/8).
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku heran, tidak adanya usulan program dari Kabupaten Cirebon dan tidak masuk dalam RKPD Pemprov Jawa Barat. Padahal, Kabupaten Cirebon sendiri masih butuh banyak pembangunan.
“Usulannya tidak ada di RKPD di 2025, ini juga sempat saya tanyakan ke Kabupaten Cirebon, kenapa sampai akhir pembahasan tidak ada usulan yang masuk,” imbuhnya.
Menurut Bambang, dinas-dinas teknis tidak memperbaiki usulan ke Pemprov Jabar sehingga dokumennya dianggap tidak lengkap dan tidak masuk ke RKPD.
“Kenapa dinas tidak memperbaiki usulan saat ada waktu, sekarang sudah ditutup kan tidak bisa, dampaknya ya tidak dapat program kompetitif,” ungkapnya.
Namun demikian, lanjut Bambang, Kabupaten Cirebon tetap menerima dana transfer daerah dari sejumlah item yang angkanya sampai dengan Rp400 miliar.
Akan tetapi, angka yang besar itu tidak berdampak kepada pembangunan karena saat dilihat, ternyata pos anggarannya banyak terserap ke belanja pegawai.
“Kalau dana transfernya dimasukan ke belanja pegawai maka gak dapat apa-apa, tidak bisa perbaikan jalan dan lain-lain,” paparnya.
Diungkapkannya, sejumlah dinas di Kabupaten Cirebon yang tidak mendapatkan alokasi program kompetitif adalah DPUTR, Dishub dan sejumlah dinas lainnya.
Sementara itu, Pemerhati Kebijakan Publik Rizky Pratama mengatakan, Pj Bupati harusnya menegur dinas-dinas yang lamban dan tidak mengawal usulan dengan baik sehingga Kabupaten Cirebon gagal dapat program kompetitif dari Pemprov Jawa Barat.
“Sudah PAD kita turun, sekarang malah tidak dapat bantuan dari Pemprov Jabar, ini harus dievaluasi, Pj Bupati harus tegas,” pungkasnya.
