Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menilai revisi Undang-undang Polri atau RUU Polri benar-benar membahayakan kebebasan berpendapat setiap orang maupun kebebasan pers. Menurutnya, jika revisi UU Polri nantinya disahkan, maka kebebasan itu sudah pasti tidak ada di Indonesia.
Awalnya, Ribka atau yang karib disapa "Mbak Ning" ini melihat hukum kolonialisme mulai terasa kembali beberapa waktu terakhir. Dia mencontohkan bagaimana upaya kriminalisasi Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyuarakan pandangan tentang Pemilu 2024.
"Karena mungkin ini titik-titik kolonialismenya sudah bangkit lagi ini. Hukum-hukum kolonial, imperialismenya mulai lagi," kata Ribka di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6).
"Kebebasan pers sudah mulai dipasung, kebebasan semua kita kalau nanti UU Polri, ini disahkan dan dilaksanakan, kita ini sangat kebebasannya sudah enggak ada nih, semua hape (handphone) disadap. Bayangkan," lanjutnya.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini kemudian menyayangkan ketika Hasto tidak ingin didampingi organisasi badan atau sayap partai, ketika memenuhi panggilan Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Menurut dia, semestinya Hasto didampingi oleh badan dan sayap partai ketika hadir.
"Saya gregetan harusnya kemarin itu Pak Hasto dipanggil ke Polda harusnya kita itu sebagai sayap badan itu otomatis harus turun ke bawah, harus," ucapan Ribka disambut tepuk tangan para peserta diskusi yang didominasi badan dan sayap partai PDI Perjuangan. "Tapi ketika saya mau komando, 'Awas, jangan ikut-ikut Mbak Ning, provokator'. Ini wajah partai lho, Sekjen ini," lanjut dia.
Atas hal itu, Ribka meminta para pengurus badan dan sayap partai mendampingi Hasto ke depannya untuk menunjukkan kekompakan.
Menurutnya, kesabaran revolusioner pun ada batasnya.
"Kita memang punya kesabaran revolusioner, tapi memang ada batas-batasnya. Kalau kita diinjak terus, masa teman-teman mau diem?" tanya Ribka.
"Lawan," pekik badan dan sayap partai PDI Perjuangan.
"Ada yang mau lawan enggak?" tanya Ribka lagi dijawab "lawan" oleh badan dan sayap partai.
Acara diskusi untuk mengenang hari lahirnya Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno ini turut dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hingga Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.
Adapun sebelumnya, DPR RI menyetujui revisi empat undang-undang sebagai usul inisiatif DPR yaitu revisi UU Kementerian Negara, UU Keimigrasian, UU TNI, dan UU Polri.
Peresmian usulan RUU inisiatif DPR itu disahkan dalam Sidang Paripurna Ke-18 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Rapat Paripurna DPR-RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).
