Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah DKI Jakarta akan memangkas anggaran konsumsi rapat sekitar Rp 700 miliar jelang pelantikan Pramono Anung-Rano Karno (Doel), yang diagendakan pada 20 Februari 2025.
Penghematan anggaran ini dilakukan agar program 100 hari kerja Pramono-Rano di Jakarta bisa berjalan optimal.
Hal itu dikatakan Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah usai menggelar rapat dengan pejabat eksekutif Pemprov DKI Jakarta di Blok G Balai Kota, baru-baru ini.
Rapat yang digelar di Blok G Balai Kota DKI itu, turut dihadiri 70 pucuk organisasi perangkat daerah (OPD) dan beberapa direksi perseroan daerah.
Ima mengatakan, sudah dua pekan ini tim selalu berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, harapannya proses peralihan pemerintahan dari Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bisa berjalan mulus.
Kata Ima, rencana penghematan anggaran ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata.
“Terkait porsi-porsi mana saja, anggaran-anggaran mana saja yang kira-kira memang bisa dimasukkan dengan program 100 hari ini, karena tadi juga disampaikan oleh Pak Michael itu kami harus ada penghematan-penghematan,” kata Ima.
Ima mengatakan, penghematan anggaran ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat.
Karena itu, BPKD meminta para pimpinan OPD untuk menyisir kembali anggaran yang dianggap tidak perlu, agar dialihkan ke program prioritas.
“Tadi kan ada beberapa yang penghematan, kayak contoh snack, rapat, makan kantor itu kan ternyata (alokasi anggaran) Rp 700 miliar untuk se-DKI, itu yang perlu dihemat," ucapnya.
"Tadi ada beberapa item sih, nanti bisa langsung tanya Pak Michael yang lebih tahu rinci, yang bakal kami geser porsinya untuk masyarakat agar tepat sasaran,” imbuh Ima.
Menurutnya, Tim Transisi akan terus berkoordinasi dengan pejabat eksekutif DKI terkait alokasi anggaran lain yang akan dipangkas.
Nantinya, hasil koordinasi ini akan disampaikan kepada Pramono-Rano.
“InsyaAllah minggu depan sudah fix dan sudah mulai kami cross-check ke lapangan, jadi benar-benar Tim Transisi akan melihat sampai dengan prakteknya," ucapnya.
"Nanti insyaAllah tanggal 3 (Februari) kami akan menghadap Pak Gub dan Bapak Wagub untuk mempresentasikan kurang lebih selama 25 hari kami kerja,” imbuh Ima.
Meski sedang menghemat anggaran, Ima memastikan Pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Pram-Rano akan tetap menguji coba pelaksanaan program sarapan gratis.
Hanya saja uji coba ini difokuskan di lokasi yang prioritas terlebih dahulu.
“Kami jalankan sekarang untuk sarapan gratis, karena kan kami juga sedang uji coba, kan tidak mungkin langsung bisa keseluruhan, tapi kami uji coba dulu, trial di beberapa hari," katanya.
"Mungkin beberapa minggu, beberapa bulan, itu yang kami siapkan, sampai dengan nanti APBD perubahan 2025 dan sampai APBD 2026,” imbuhnya.
“Karena kami juga masih ada beberapa pendanaan yang mungkin tidak perlu pakai APBD, yang nanti akan dikoordinasikan dengan Pemprov DKI,” tandas Ima.
Sumber: wartakota.tribunnews.com
