Ikuti Kami

Pramono-Rano Temui Jaksa Agung, Minta Program Pemprov Jakarta Dikawal

Pramono-Rano meminta kepada kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan.

Pramono-Rano Temui Jaksa Agung, Minta Program Pemprov Jakarta Dikawal
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wagub Jakarta Rano Karno mengunjungi Kejaksaan Agung, Jumat (7/3/2025). (Wildan Noviansyah/detikcom)

Jakarta, Gesuri.id - Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pramono meminta Kejaksaan Agung mengawal program Pemprov Jakarta selama dirinya menjabat.

"Beliau (Pramono-Rano) meminta kepada kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan. Agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya Jakarta, tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan," kata Burhanuddin dalam jumpa pers di gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Pramono Anung mengatakan pihaknya meminta Kejaksaan Agung mendampingi program Jakarta selama dirinya menjabat Gubernur. Menurut Pramono, hal tersebut penting dilakukan menilai APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar.

"Karena Jakarta, bagaimanapun, sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi episentrum ekonomi Indonesia. Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sebelas persen dari PDB, APBD-nya lebih dari Rp 91 triliun," imbuhnya.

Pramono menyebut pihaknya memerlukan pendampingan Kejaksaan Agung RI agar tidak ada pihak yang memanfaatkan hal tersebut. Bahkan, lanjut Pramono, pihaknya sudah melakukan audit terkait anggaran Pemprov Jakarta.

"Tentunya kami memerlukan pendampingan. Supaya di dalam keputusan yang di kemudian hari, tidak ada ruang, lubang, bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu. Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahannya betul-betul bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

"Pendampingan ini bukan yang bersifat seperti yang dulu dulu, tetap keleluasaan diberikan kepada pemerintah Jakarta. Tetapi, hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan Kejaksaan," imbuhnya.

Sumber: news.detik.com

Quote