Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melarang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI menganggarkan pembelian tanah tahun depan, saat Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD memulai membahas rancangan APBD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.
Baca: Pedagang Starling Ditendang Satpol PP, Rio: Aksi Arogan!
"Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang nih, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah nggak (perlu) ada lagi, Bos. Tanah kita sudah banyak," kata Prasetyo Edi kepada wartawan, Rabu (15/2).
Prasetyo memandang saat ini Pemprov DKI memiliki bank tanah yang memadai. Karena itu, dia meminta pemda memanfaatkan tanah yang sudah ada untuk mengatasi permasalahan Jakarta, seperti banjir hingga kemiskinan ekstrem.
"Sekarang kan tanah kita banyak, kita maksimalkan, kita pakai. Yang kita pikirkan sekarang kan masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan, termasuk masyarakat," jelasnya.
Selain itu, Prasetyo menekankan agar APBD 2024 mendatang berfokus pada pemberantasan stunting hingga kemiskinan ekstrem. Dia juga meminta Pemprov mengantongi data akurat agar pemberantasan stunting dan kemiskinan ekstrem tepat sasaran.
"Apakah ini betul-betul datanya betul? Kita sebagai pemerintah harus turun, diperdalam cara penanggulangannya," ucapnya.
Baca: Hasto: Koalisi yang Digaungkan Golkar-PKB Bukan Ancaman
Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan saat ini lingkungan kumuh masih ditemukan di wilayah ring 1 di Jakarta. Karena itulah, dia berharap agar RKPD 2024 mendatang dapat mencerminkan kebutuhan masing-masing wilayah.
"Fokus anggaran itu fokus dicek setiap wilayah kotanya, di mana wilayah yang berbasis padatlah, apalagi di 1 kilometer Istana itu kan masih ada daerah kumuh. Diceklah, semua perangkat pemerintah daerah harus bergerak," ucapnya.
