Ikuti Kami

Prasetyo Tolak Pengajuan Utang Anies Baswedan Rp 4 Triliun

“Nanti pejabat gubernur pengganti Pak Anies 2022, bingung pembayarannya nih, karena di sini saya melihat sampai 2024”.

Prasetyo Tolak Pengajuan Utang Anies Baswedan Rp 4 Triliun
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak usulan Jakarta Propertindo atau JakPro sebesar Rp 4,026 triliun untuk pembangunan Treatment Facility atau ITF Sunter.

Baca: Cyber Army MUI, Ima: Jangan Ikut Politik Praktis Anies

Menurut Pras, uang untuk ITF Sunter tersebut rencananya bakal dipinjam ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan skema lintas tahun.

Dari surat yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Prasetyo, penarikan pinjaman dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahun 2022, 2023, dan 2024. 

“Nanti pejabat gubernur pengganti Pak Anies 2022, bingung pembayarannya nih, karena di sini saya melihat sampai 2024,” ujarnya, Selasa (23/11).

Selain itu, masa pengembalian utang ke PT SMI bakal dilakukan dalam delapan tahun dengan masa tenggang 42 bulan. Sehingga beban pengembalian pinjaman bakal ditanggung oleh gubernur setelah Anies.

Prasetyo mengatakan cara ini berisiko, karena pihaknya khawatir pandemi Covid-19 bakal kembali memengaruhi kondisi ekonomi Jakarta. Tidak mau menjadi satu-satunya pihak yang bakal menentukan persetujuan pinjaman itu, ia menuturkan telah menyurati para wakilnya, ketua komisi, dan ketua fraksi untuk meminta penjelasan dan saran mengenai pinjaman untuk membangun pengolahan sampah di Jakarta Utara itu.

“Ternyata sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan itu dan tidak terbahas. Kalau tidak terbahas, tapi kami masukkan ke dalam anggaran, ke perda, jadi temuan, akhirnya jadi masalah ini,” sebut Prasetyo. Akhirnya penghapusan usulan pinjaman itu dilakukan dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI pada Selasa kemarin.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan Proyek ITF belum terlaksana karena perlu modal yang besar dan belum ada pemodal yang sanggup berinvestasi di DKI Jakarta. 

Baca: Risma: Pensiunan PNS Seharusnya Tak Terima Bansos

“Mengingat pembangunan ITF skala besar membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, maka diperlukan mitra strategis untuk membantu percepatan pembangunan,” ucapnya dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta.

Tak hanya itu, Anies juga menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah menunjuk dua badan usaha milik daerah (BUMD) untuk melakukan percepatan pembangunan ITF Sunter. Namun karena kendala pembiayaan. 

“Kedua BUMD yaitu PT Jakarta Propertindo dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya masih mencari mitra strategis untuk menjalankan pembangunan ITF Sunter,” tukasnya. Dilansir dari mataberitacoid.

Quote