Ikuti Kami

Presetyo Endus Keganjilan di Lingkungan Pemprov DKI

Ada dugaan rtusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov yang enggan menduduki jabatan.

Presetyo Endus Keganjilan di Lingkungan Pemprov DKI
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai ada sesuatu yang ganjil di balik tidak bersedianya ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov yang enggan menduduki jabatan.

Prasetyo menilai ada yang salah dalam pola birokrasi dan regenerasi di lingkungan Pemprov Jakarta.

Baca: Ahok Turut Berduka Atas Wafatnya Tengku Zulkarnain

"Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI Jakarta. Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini ada apa," kata Pras di Jakarta, Selasa (11/5)

Prasetyo mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan pejabat eselon II dengan status definitif untuk menggerakkan mesin pelayanan masyarakat di Ibukota.
Pasalnya hingga kini ada belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kosong yang hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

SKPD tersebut di antaranya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Lingkungan Hidup, dan Walikota Jakarta Selatan.

"Sementara dengan status Plt si pejabat cuma memiliki kewenangan terbatas. Lalu bagaimana bisa kerja optimal, bagaimana bisa melayani warga, merampungkan RPJMD dan sebagainya," kata Prasetyo.

Dengan demikian, Pras begitu dirinya meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang pelaksanaan birokrasi dan regenerasi yang telah berlangsung.

Ia menyebut upaya tersebut penting dan mendesak dilakukan demi pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta yang masih dilanda pandemi Covid-19.

Baca: Orang Bekerja ke Jakarta Tak Perlu Surat Tugas Ataupun SIKM

"Introspeksi diri itu penting. Sejak lama saya sudah ingatkan yang baik teruskan dan lanjutkan untuk lebih baik lagi, jangan yang sudah baik diacak-acak," tutur dia.

Setidaknya ada sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II.

Hal tersebut terungkap setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan para ASN Pemprov DKI dalam forum apel di lapangan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/5).

Quote