Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tuduhan akan mengamandemen UUD 1945 menyangkut masa jabatan kepresidenan dari dua periode menjadi tiga periode.
Baca: Megawati Gaungkan Visi Merawat Bumi, Diapresiasi Kepala BMKG
"(Jokowi, red) Berkeinginan katanya 3 periode. Yang omong itu yang kepengen sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa 3 periode," kata Megawati.
Menurut Megawati, tudingan demikian tak berdasar. Sebab aturan main sudah ada diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang. Dan menurutnya, presiden itu tak bisa begitu saja mengubah isi UUD 1945.
"Memang presiden bisa merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak," kata Megawati.
Megawati meyinggung hal itu karena dia justru ingin mendorong agar kader-kader PDI Perjuangan yang duduk di eksekutif maupun legislatif tak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat. Menurut Megawati, para kader PDI Perjuangan harus banyak membaca buku sehingga pengetahuannya banyak. Namun isi buku itu sebaiknya tak hanya dibaca, namun harus dipraktikkan di lapangan. Dengan begitu kader PDIP selalu aktif bekerja di tengah rakyat.
"Kalian saya minta itu supaya aktif. Seperti Hendy (Wali Kota Semarang, red). Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu? Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhenti lah. Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode," ujar Megawati.
"Tugas kalian utama sebagai kader partai adalah memperjuangkan nasib rakyat," pungkas Megawati.
Baca: Buku Merawat Pertiwi, Hasto: Megawati Teladan Yang Hidup
Megawati menyampaikan hal itu saat meluncurkan buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam', yang dipusatkan di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (24/3).
Di acara itu, Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Di DPP PDI Perjuangan, dipimpin oleh Sekjen Hasto Kristiyanto yang hadir bersama Ketua DPP PDI Perjuangan I Made Urip. Hadir juga Menteri Sosial Tri Rismaharini, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf.
