Jakarta, Gesuri.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk membangun kebersamaan bersama rakyat.
“Bapak Presiden sangat tegas tadi memberikan arahan kepada kementerian/lembaga dan ASN untuk lebih memahami, membangun kebersamaan bersama rakyat,” kata Azwar setelah sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/3).
Azwar mengatakan Presiden Jokowi juga meminta agar para ASN bersikap melayani kepada rakyat, peka dengan permasalahan masyarakat, serta tidak pamer kekuasaan atau harta, termasuk di media sosial.
Baca: Kenneth Puji Kinerja Heru Budi Hartono
“Arahan Presiden sudah jelas nanti kita akan menyampaikan arahan Presiden (ke seluruh ASN) tahun ini,” kata Azwar.
Dalam pengantarnya di sidang kabinet paripurna, Senin, Presiden Jokowi menyoroti kasus penganiayaan dan pamer harta serta kuasa yang dilakukan anak mantan pejabat Ditjen Pejak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT).
"Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di media sosial karena peristiwa di pajak dan di Bea Cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita," kata Presiden Jokowi.
Dia lalu menyampaikan bahwa hal itu wajar menuai kekecewaan rakyat.
"Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian perilaku aparatnya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis," ujarnya.
Presiden meminta kementerian dan lembaga mendisiplinkan aparatur di bawahnya. Termasuk juga Polri, Kejaksaan Agung dan aparatur hukum lainnya.
Baca: Hendrawan Kecam Gerakan Boikot Bayar Pajak!
"Sekali lagi saya ingin tekankan, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampe dipajang-pajang di Instagram, di media sosial," tegasnya.
Jangan sampai, kata Presiden, aparat pemerintah memberikan pelayanan yang tidak baik, apalagi disertai dengan perilaku yang kerap arogan dan pamer kekuasaan serta pamer harta.
"Dan hati-hati tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, ada birokrasi yang lainnya," ujar Presiden Jokowi.
