Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pengerjaan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Pagi tadi saya sudah sampaikan ke Menteri PU, pengawasannya agar diperketat," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (20/2).
Kementerian PUPR sejak hari ini melakukan moratorium atau penghentian sementara semua proyek elevated seperti jalan layang yang sedang dikerjakan.
Moratorium dilakukan sembari meminta kontraktor pelaksana dan pemilik pekerjaan mengajukan kembali metode kerjanya dan pengawasan prosedur apalagi menyusul insiden ambruknya cetakan konstruksi beton (bekisting) pada tiang pancang proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Kebon Nanas, Jakarta Timur yang menyebabkan 7 orang terluka pada Selasa (20/2) pagi.
"Pengawasan terhadap infrastruktur, terutama yang konstruksinya di atas memerlukan pengawasan yang lebih ketat karena pembangunan kita ini kan tidak hanya di satu tempat, di banyak sekali tempat. Ada yang flyover, LRT (light rapid transportation), jalan tol layang, sehingga memerlukan pengawasan-pengawasan rutin dan ketat," tambah Presiden.
Presiden berharap agar dengan adanya perbaikan pengawasan maka kesalahan-kesalahan pekerjaan konstruksi dapat dihindari.
"Baik kelalaian, kesalahan dalam mendirikan komponen-komponen yang mendukung konstruksi-konstruksi benar-benar terawasi satu per satu. Ini pekerjaan detail tidak mungkin diawasi sambil lalu," tegas Presiden.
Presiden pun menegaskan pentingnya penerapan management control yang detail untuk dapat mengawasi pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu.
"Ini keputusan di Kementerian PU untuk evaluasi total karena pekerjaannya banyak sekali, ada yang jadinya 2023, 2020, ada yang untuk mengejar Asian Games, tapi apapun pekerjaan yang dikerjakan normal atau yang cepat semuanya butuh management control yang detail," jelas Presiden.
