Jakarta, Gesuri.id - Program Kartu Tani yang dicanangkan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, sejak 2015 telah sukses menurunkan keluhan petani pada kelangkaan pupuk bersubsidi.
Bahkan, Kartu Tani berhasil menambah jumlah petani di Jawa Tengah.
Salah satu kegunaan Kartu Tani ini juga untuk menjaga meratanya distribusi pupuk di kalangan petani yang membutuhkan. Pasalnya, saat ini pupuk yang disediakan pasti tidak akan mencukupi kebutuhan petani. Sebab, pupuk yang disediakan pemerintah hanya sepertiga dari kebutuhan petani. Hal tersebut disampaikan Direktur PT Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman saat Raker dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (19/9).
Baca: Keluarga Alumni IPB Dukung Ganjar Pranowo Capres 2024
“Jadi kalau memang apakah pupuk kami telat, apakah pupuk kami ini bisa dilihat dari digital. Memang akan terus diteriakan langka, karena pupuk yang tersedia kalau berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kelompok secara Elektronik (eRDKK) bahwa keperluan pupuk sebesar 25 juta ton sementara pupuk yang bisa disediakan oleh subsidi sebesar 9 juta,” ujar Achmad.
Merespons hal itu, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, program Kartu Tani adalah satau satu upaya nyata di daerah dalam merespon kondisi persoalan pertanian yang ada. Hal ini tentu bisa dibawa ke tingkat nasional, jika Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. Namun, Kartu Tani itu harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang ada di Indonesia.
"Kalau di Jateng sudah dipraktekan tidak ada keluhan dan berhasil, tidak membebani petani saya rasa bisa. Cuma harus diperhatikan sesuai karakter masing-masing wilayah," kata Trubus.
Trubus menjelaskan, Kartu Tani itu dapat menghadirkan solusi bagi Indonesia, untuk berhasil menjadi swasembada pangan. Bahkan, diharapkan ke depan tak lagi melakukan impor pangan dari luar negeri.
Ia menekankan, program Kartu Tani itu bisa menjadi solusi swasembada pangan di Indonesia. Serta memudahkan para petani mendapatkan pupuk untuk menghasilkan pangan yang berkualitas.
Ia meminta Kartu Tani itu harus dimodifikasi sesuai karakteristik wilayah atau demografi di Indonesia.
Baca: Guru Besar IPB Harap PDI Perjuangan Bisa Menjadi Motor
"Karena kan Jawa Tengag berbeda dengan Jawa Timur, berbeda Jawa Barat walaupun sama-sama Jawa. Apalagi yang diluar. Mungkin nanti perlu dimodifakasi, disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya sesuai demografi," ucap Trubus.
Oleh karena itu, Trubus mengharapkan ada konsistensi dari pemerintah ke depan agar Indonesia tak lagi melakukan impor pangan. Sejatinya, bangsa Indonesia bisa menghasilkan pangan dari dalam negeri, terlebih bisa menjadi pengekspor pangan bagi dunia internasional.
"Kalau dilaksanakan secara konsisten bisa," pungkas Trubus.
