Jakarta, Gesuri.id - DPRD DKI Jakarta siap bersinergi dengan Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, untuk membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sistem Pendidikan Jakarta. Pasalnya, revisi aturan tersebut berkaitan dengan program Sekolah Swasta Gratis yang ditargetkan berjalan bulan Juli tahun ini.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan revisi naskah akademik Perda Nomor 8 Tahun 2006. Berdasarkan laporan teranyar, ungkap dia, naskah itu tengah dibahas Dinas Pendidikan Jakarta dengan tim biro hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, naskah akademik Perda Nomor 8 Tahun 2006 akan diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta, setelah Pramono-Rano dilantik. Dia memastikan, pihaknya siap bersinergi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk merampung revisi tersebut.
“Masyarakat Jakarta jangan khawatir. Revisi ini sudah masuk dalam daftar. Gubernur (terpilih) mendukung program itu,’’ ujar Jhonny dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/1/2025).
Lebih lanjut, dia menyatakan, pihaknya sudah belajar dari Pemprov Jawa Tengah (Jateng), terkait percepatan penyusunan Perda. Dalam satu termin, ungkap dia, DPRD Jakarta bisa membahas lima Perda sekaligus.
“Caranya, melalui pembentukan panitia khusus (pansus). Sebenarnya, fungsi legislasi bukan hanya Bapemperda. Kami hanya motor untuk menggerakkan. Misalnya, Perda pendidikan, kami bentuk pansusnya, maka Komisi E termasuk saya akan ikut bahas. Jadi, kami bisa langsung lima Perda,’’ terangnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Imamuddin menambahkan, program sekolah swasta gratis bertujuan untuk memberi akses pendidikan yang merata kepada masyarakat. Jadi, tegad dia, salah satu titik perhatian yang akan dilakukan saat pembahasan, ketepat sasaran penerima manfaat.
“Jangan sampai, yang berhak malah tidak dapat, sementara yang tidak berhak justru memperoleh fasilitas. Kami juga sudah mempunyai data dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk mendukung jalannya program tersebut,” ujar Imamuddin.
Secara prinsip, dia mendukung uji coba alias pilot project program sekolah swasta gratis dilaksanakan pada tahun ajaran baru, atau bulan Juli tahun ini. Namun begitu, politisi Partai NasDem ini mendorong pentingnya keakuratan dalam mekanisme pelaksanaan uji coba sekolah swasta gratis.
“Program sekolah swasta gratis ini, sangat dibutuhkan masyarakat. Saat turun ke daerah pemilihan (dapil), saya kerap menerima aspirasi mengenai perlunya program sekolah swasta gratis ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Imamuddin menegaskan, pelaksanaan uji coba sekolah swasta gratis tidak boleh memberatkan masyarakat. Dia juga mengingatkan tentang pentingnya pengawasan, agar kualitas pendidikan di sekolah swasta gratis tetap setara dengan sekolah lain.
“Kita harus memastikan, tidak ada kesenjangan pendidikan antara sekolah mahal dan sekolah gratis. DPRD akan terus memantau pelaksanaan program ini, termasuk di dapil saya,” imbunya.
Imamuddin optimis, program sekolah swasta gratis akan menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu di Jakarta. “Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Pendidikan adalah hak semua orang, baik yang mampu maupun yang kurang mampu,” tandasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sarjoko menyatakan, program sekolah swasta gratis akan diuji coba terbatas pada tahun ajaran baru 2025/2026. Karenanya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis harus segera dirampungkan.
“Rencananya, naskah akademiknya diselesaikan akhir bukan ini. Pagi ini, kami ada pertemuan dengan biro hukum Kemendagri untuk sentralisasi terhadap materi yang ada dalam raperda tersebut,” kata Sarjoko di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Di media sosial, banyak netizen yang tidak sabar dengan kehadiran program sekolah swasta gratis. “Gembornya sudah sejak 2024. Mudah-mudahan sekolah swasta gratis bisa dihadirkan tahun ini,” harap akun @robentut.
“Kalau sampai terealisasi tolong perhatikan kualitas sekolah swasta yang akan ditunjuk. Jangan sampai, kualitasnya di bawah sekolah negeri, pak,” tulis akun @gpoletsgo3223. “Penerima manfaatnya jangan sampai salah sasaran. Harus anak didik yang kurang mampu. Pemprov harus memeriksa secara keseluruhan, agar tahu apakah layak jadi penerima atau tidak,” timpal akun @nicarsintghehill.
Sumber: rm.id
