Gambir, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai, pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diterapkan sejak 14 September kemarin hanya retorika belaka.
"Kebijakan yang diambil dalam PSBB tidak seperti yang diharapkan. Lebih kuat retorikanya dibanding operasionalnya," ucapnya, Selasa (15/9).
Baca: Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Setuju PSBB Total Tapi Tegas!
Anggota Komisi B DPRD DKI ini menyebut, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih mengedepankan pendekatan ilmiah dalam menentukan kebijakan yang bakal diterapkan.
Sebab, kebijakan masa transisi yang sebelumnya diterapkan gagal total dan malah membuat ledakan kasus Covid-19 selama bulan Agustus hingga awal September ini.
"Sejak awal kita berharap dipetakan atau dibedah persoalan kenapa terjadi lonjakan atau kegagalan PSBB transisi dan diberikan solusi yang tepat. Di sini pendekatan ilmiah perlu," ujarnya saat dikonfirmasi.
Epidemiologi yang pernah terdalam dalam organisasi kesehatan dunia (WHO) ini menilai, pengetatan PSBB kali ini hanya retorika belaka lantaran tidak adanya pengawasan kepada masyarakat yang keluar masuk Jakarta.
Memang, pada pengetatan PSBB kali ini, Pemprov DKI tidak memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi masyarakat yang ingin bepergian, baik dari dan ke Jakarta.
"Seharusnya bukan cuma warga DKI yang dikurangi mobilitasnya, tetapi juga yang masuk kd DKI," kata dia.
Baca: Pelanggar PSBB, Masuk Peti Mati Atau Relawan di RS Rujukan
Selain itu, mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini pun mengkritik sosialisasi bahaya Covid-19 yang selama ini dilakukan jajaran Pemprov DKI.
Pasalnya, sosialisasi tersebut tak sampai ks permukiman warga yang justru banyak ditemukan pelanggaran.
"Sosialisasi semakin beratnya wabah seharusnya bukan di jalan besar, tapi di pasar dan gang-gang pasa kelompok masyarakat yang tidak bermedsos, baca berita, atau nonton TV," tuturnya
