Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap intergritas dari para penegak hukum usai mencuatnya kasus dugaan suap terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
“Sebaiknya dievaluasi bagaimana kemudian integritas dari para penegak hukum,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin,(14/4).
Baca: Kata Ganjar Pranowo Soal Rencana KIM Plus Jadi Koalisi Permanen
Puan berharap, agar masalah intergritas dari para aparat penegak hukum dapat segera dibenahi.
Hal ini, agar kasus korupsi yang menjerat para penegak hukum tak kembali terulang.
“Untuk bisa dibenahi,” pungkasnya.
Sebelumnya Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Minggu,(13/4).
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Kali ini Kejaksaan Agung menetapkan tiga nama tersangka diantaranya ialah DJU (Djuyamto), ASB (Agam Syarif Baharudin), dan AM (Ali Muhtarom).
Sebelumnya, Kejagung menetapkan empat tersangka, yakni WG (Wahyu Gunawan) selaku panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, MS selaku advokat, AR selaku advokat, dan MAN (Muhammad Arif Nuryanta) selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun tersangka MAN terlibat saat menjadi Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.
