Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengimbau pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kesiapan infrastruktur pariwisata.
Hal ini dinilai penting guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan pengalaman berlibur yang menyenangkan bagi masyarakat.
“Dalam menghadapi musim liburan, kita harus memastikan segala infrastruktur pendukung di sektor pariwisata siap, termasuk akses transportasi, fasilitas akomodasi, serta sistem pelayanan wisata yang memadai. Ini penting agar masyarakat dapat berlibur dengan aman dan nyaman,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).
Puan juga menyoroti kebijakan Pemda Bali yang mewajibkan 90 persen tenaga kerja di sektor pariwisata berasal dari warga lokal.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Selain itu, peraturan baru melarang hotel, vila, dan restoran menguasai atau menutup akses pantai kecuali untuk keperluan adat.
“Langkah ini patut diapresiasi dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dengan potensi wisata besar,” ujarnya.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, memang mengeluarkan kebijakan ketat terkait penataan industri pariwisata.
Pemprov Bali mewajibkan seluruh pelaku usaha memiliki izin resmi dan melarang penyalahgunaan nama warga lokal untuk kepentingan bisnis asing.
Selain itu, ancaman sanksi diterapkan kepada vila atau spa yang digunakan untuk praktik ilegal serta wisatawan asing yang berdagang atau membuka usaha tanpa izin.
Bahkan, penguasaan akses pantai oleh usaha wisata yang tidak sah akan dikenai tindakan tegas.
Menurut Puan, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali karena membuka lebih banyak peluang bagi warga lokal, membantu UMKM berkembang, serta menjaga pelestarian budaya dan kearifan lokal.
“Kebijakan seperti ini akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat lokal, membantu UMKM berkembang, dan memastikan budaya serta kearifan lokal tetap terjaga,” kata Puan.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam. Khususnya di Bali, yang memiliki ekosistem alam kaya dan perlu dijaga dari dampak negatif pariwisata massal.
“Keberlanjutan adalah hal yang krusial dalam sektor pariwisata, terutama di Bali. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan tanpa mengabaikan lingkungan," tegasnya.
Namun, Puan mengingatkan agar kebijakan yang diterapkan bersifat adil dan melibatkan dialog dengan para pelaku usaha sejak awal.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Hal ini perlu agar aturan-aturan yang diterapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
“Kebijakan ini harus berdasarkan kesepakatan yang jelas dan adil dengan para pelaku usaha di Bali, termasuk resort dan perhotelan,” tutur Puan.
Menurutnya, jika aturan-aturan tersebut belum dibahas atau disepakati sebelumnya, pemerintah daerah perlu melakukan dialog terlebih dahulu agar sektor pariwisata di Bali tetap dapat berjalan dengan kondusif.
“Pariwisata adalah tulang punggung ekonomi Bali, dan para pelaku bisnis resort serta hotel telah berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” tambahnya.
