Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons munculnya isu reshuffle kabinet menjelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Puan menyerahkan keputusan soal reshuffle kabinet kepada presiden.
"Ya itu kan prerogatif presiden, ya udah," ujar Puan singkat di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8).
Puan kemudian ditanya soal isu reshuffle itu dikabarkan akan mengganti menteri utusan PDI Perjuangan di kabinet. Puan menegaskan pihaknya menghargai hak prerogatif presiden.
"Itu prerogatif presiden," ujarnya.
Kabar reshuffle ini pun sudah direspons oleh pihak Istana. Pihak Istana Kepresidenan mengungkap belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet menteri hari ini ataupun besok.
"Tidak ada rencana/tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar," kata Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, kepada wartawan pada Rabu (14/8).
Ari menekankan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle. Ia menyerahkan hal itu kepada Jokowi.
"Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024, di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan," ucapnya.
Hal senada disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana. Ia pun menyebut belum ada rencana reshuffle sejauh ini.
"Kami belum mendengar tentang reshuffle kabinet. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa 'jika diperlukan'. Beliau memiliki hak prerogatif," ujarnya.
Dari informasi yang beredar, reshuffle itu akan menggeser posisi Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara posisi Menteri Investasi yang diduduki Bahlil diisi Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani. Reshuffle juga menyasar salah satu menteri dari PDI Perjuangan dan NasDem.
