Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti mundurnya 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 sebagai sinyal bahwa proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut Puan, jika negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman.
"Kalau proses rekrutmen ASN masih bertumpu pada cara-cara lama, jangan heran kalau generasi muda memilih mundur. Sistem rekrutmen ASN harus beradaptasi dengan zaman,” kata Puan Maharani, Jumat (25/4/2025).
Puan berpandangan ketertarikan generasi muda untuk menjadi PNS saat ini tidak bisa lagi mengandalkan iming-iming stabilitas dan pensiun semata.
Selain itu, proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif saja.
Puan pun mendorong agar ada evaluasi menyeluruh.
"Harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini," ujarnya.
Puan juga menilai ada faktor kelemahan perencanaan dalam rekrutmen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara minat CPNS dan posisi yang ditawarkan.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, hal ini perlu diperbaiki, jika tidak, negara akan kehilangan SDM yang berkualitas.
"Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua," tuturnya.
Mantan Menko PMK tersebut juga mendorong Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN dengan memperhatikan sejumlah aspek penting.
Reformasi tersebut meliputi transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil.
Selanjutnya, Puan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam merancang proses seleksi, terutama untuk formasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
"Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak," ungkapnya.
Puan memastikan bahwa isu ini akan menjadi perhatian serius dalam pengawasan dan legislasi ke depan.
DPR RI juga akan memberikan masukan konstruktif dalam mendorong pembenahan manajemen ASN.
"Kita tidak bisa membiarkan birokrasi kehilangan regenerasi. Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing," pungkasnya.
Sumber: nasional.kompas.com
