Jakarta, Gesuri.id - Pada kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR ke Polda Kalimantan Barat (Kalbar), Anggota Komisi III DPR RI Pulung Agustanto, memberikan perhatian khusus terhadap dua isu utama, yakni maraknya peredaran narkoba dan efisiensi penggunaan anggaran di institusi kepolisian.
Sebagai anggota Panja Narkoba, Pulung, yang merupakan legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Kalbar, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Jaraknya hampir sekitar 1000 km dan relatif banyak ‘jalan tikus’ yang dimanfaatkan untuk penyelundupan narkoba. Ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum,” kata Pulung, baru-baru ini.
Namun, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, Pulung mengapresiasi kinerja Polda Kalbar dalam menghadapi persoalan narkoba.
"Saya melihat upaya Polda Kalbar cukup baik, seperti penangkapan penyelundupan sabu pada Januari lalu dan penanganan kasus perdagangan orang (TPPO). Kedepannya, ini akan menjadi perhatian serius Komisi III DPR," ucapnya.
Selain masalah narkoba, Pulung juga menyentuh persoalan lain yang tak kalah penting: efisiensi anggaran. Terutama mengenai penggunaan anggaran yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Polda Kalbar.
Saat ditanya mengenai peruntukan PNBP, Pulung menjelaskan, “Kalau dari PNBP peruntukannya beda ya untuk Polisi, terutama untuk masalah pencegahan narkoba. Kalau dari Polisi biasanya yang bisa langsung dari PNBP itu Korlantas. Saya lihat Korlantas itu memang cukup besar (PNBP-nya) dan itu memang harus dikembalikan lagi ke Korlantas. Saya kurang tahu detailnya untuk masing-masing lembaga ini kan beda-beda kebijakannya,” jelasnya.
Pulung juga menyoroti kebijakan pemotongan anggaran yang sangat disayangkan. Menurutnya, anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dipangkas hampir 1 triliun dari total anggaran sekitar 2,5 triliun patut menjadi perhatian.
“Ini sangat disayangkan. Jangankan untuk pencegahan, anggaran rehabilitasi pun sangat terbatas. Padahal, rehabilitasi adalah bagian penting dalam penanganan masalah narkoba,” tegasnya.
Dengan berbagai isu tersebut, Pulung berharap agar ke depannya, penanganan narkoba, terutama di wilayah yang rawan penyelundupan seperti Kalbar, dapat lebih maksimal dengan dukungan anggaran yang memadai dan efisiensi yang lebih baik.
Sumber: www.rri.co.id
