Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Pulung Agustanto mengaku miris dengan berita pencabulan anak yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada, NTT AKBP Fajar Widya Dharma Sumaatmaja.
Tiga orang korbannya adalah anak usia 14 tahun, 12 tahun bahkan ada yang masih balita usia 3 tahun.
Bukan hanya kasus pencabulan. Tetapi pelaku juga merekam peristiwa cabul tersebut, lantas videonya dijual di situs seks Australia. Situs seperti itu biasanya menjadi ajang berkumpulnya para predator seksual yang mencari mangsa anak-anak di bawah umur.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
"Saya geram sekali membaca berita ini," ujar Pulung.
Baginya, selain tindakan pidana berat kasus ini juga bisa dijerat dengan delik perdagangan manusia. Apalagi korbannya adalah anak-anak.
"Perdagangan manusia bukan hanya dalam bentuk eksploitasi langsung. Eksploitasi seperti ini dengan menjual rekaman video juga bagian dari perdagangan manusia," tutur Pulung Agustanto.
Informasi mengenai kasus ini sendiri diawali dari penyelidikan polisi Australia tentang kekerasan seksual pada anak. Pihak aparat Australia menemukan berbagai video seks yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Salah satunya adalah video cabul dari Indonesia.
Ketika ditelusuri pembuatan video ini melibatkan seorang polisi aktif di Indonesia. Dari sanalah peristiwa ini terkuak.
"Selain mencoreng nama baik institusi kepolisian, pelaku juga mencoreng harga diri kita sebagai bangsa. Tindakan yang diambil harus sangat serius," tegas Politisi PDI Perjuangan.
"Artinya sebagai aparat keamanan perilakunya sudah sangat bejat," kesalnya.
Menurut Pulung, Kapolri harus memastikan benar apakah peristiwa ini hanya melibatkan satu orang anggotanya saja. Mengingat pelaku menduduki posisi yang tinggi di Polres Ngada.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
"Ini serius. Jangan sampai kasus ini tidak jelas penanganannya. Malu kita sebagai bangsa," katanya.
Di lain sisi, menurut Pulung perlu juga ditelusuri apakah pembuatan dan penjualan video cabul itu atas inisiatif pelaku atau justru ada dalam jaringan kejahatan seks internasional.
"Saya rasa yang perlu mendapat sanksi bukan hanya pelaku. Tetapi juga atasan langsung dari pelaku karena dianggap gagal dalam mengawasi anak buahnya. Masa anak buah berperilaku menyimpang seperti ini gak ada yang tahu," pungkasnya
