Jakarta, Gesuri.id - Adanya desakan Mendikbud Nadiem Makariem diganti, menurut anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan adalah hal wajar dalam iklim demokrasi. Tapi kewenangan mengganti dan mengangkat menteri ada di tangan Presiden Jokowi yang tentunya menilai pembantunya sesuai kinerja dan capain mereka.
Sebagai mitra kerja Mendikbud di DPR RI, Putra Nababan mengungkapkan, kinerja Menteri Nadiem sejak dilantik , terutama di era pandemi Covid-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun sudah cukup baik. Banyak torehan prestasi dan terobosan penting dijalankan di masa kepemimpinannya. Apalagi Nadiem berhasil menjalankan program Nawacita jilid dua Presiden Jokowi terkait dengan pengembangan SDM yang berkualitas dan unggul bagi generasi mendatang.
Baca: Putra Ajak Nadiem Blusukan Awasi Pelaksanaan Program
"Mas Menteri ini memang punya latar belakang yang sangat berbeda dari menteri-menteri pendahulu yang selalu dari latar belakang akademisi. Kali ini Pak Jokowi mempercayakan dunia pendidikan kita kepada anak muda yang sudah sukses membuka lapangan kerja dan menciptakan terobosan sosial ekonomi di bidang digital. Ini sebuah terobosan karena menciptakan pertemuan antara supply yakni pendidikan dengan demand yakni dunia profesional’’ kata mantan pemimpin redaksi televisi berita ini.
Putra menduga, pilihan ‘’nekat’’ Presiden Jokowi memilih Nadiem tentunya dengan harapan pembantunya bisa menelurkan program-program pendidikan yang ‘’out of the box’’ alias keluar dari kerumunan sehingga ada percepatan dalam penyerapan lapangan kerja, bahkan penciptaan lapangan kerja baru.
‘’Jika ini yang ada di benak Pak Jokowi bulan Oktober 2019 lalu ketika melantik Mas Nadiem, maka keinginan Bapak Presiden bisa jadi tercapai, karena saat ini terobosan demi terobosan sedang di jalankan Kemendikbud di tengah pandemi Covid-19. Bisa dibayangkan jika tidak ada pandemi, maka program-program inovasi di bidang pendidikan akan lebih terasa hasilnya,’’ kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Sejumlah gebrakan awal Menteri Nadiem adalah Merdeka Belajar yang langsung menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), mengganti Ujian Nasional (UN), melakukan penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan mengatur kembali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Menghapus UN menjadi kebijakan pertama Mas Menteri dan menggantinya dengan asesmen nasional. Dengan sistem asesment maka sekolah bisa melakukan evaluasi terhadap siswanya termasuk evaluasi sistem pembelajaran yang berlaku di sekolah tersebut. Ini tentunya menghapus diskriminasi yang tercipta akibat UN selama ini," ujar Putra Nababan
Penyederhanakan RPP bagi para guru di tingkat pendidikan dasar menurut Putra telah melepas para guru dari belenggu administrasi pembelajaran. ‘’Guru itu tugasnya mengajar bukan mengurus administrasi. Dengan penyederhanaan RPP guru kini bisa lebih inovatif dan kreatif dalam mengajar," ujarnya.
Yang fenomenal, menurut Putra adalah program Kampus Merdeka. Kemendikbud melakukan penyesuaian di lingkup pendidikan tinggi, di antaranya pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Salah satu tonggak penting dalam Kampus Merdeka adalah mahasiswa bisa mengikuti pertukaran pelajar dengan mengambil kelas di perguruan tinggi lain termasuk melakukan program kewirausahaan secara mandiri.
‘’25 tahun saya berkecimpung di dunia profesional, menurut saya program semacam ini yang diperlukan oleh para mahasiswa untuk mempersiapkan diri di dunia pekerjaan dan wirausaha. Mereka tidak hanya memiliki multi-skill, tapi program Kampus Merdeka akan sukses mengembangkan minat dan bakat mahasiswa,’’ kata anggota dewan dari dapil Jakarta Timur ini.
Di masa pandemi Covid-19, Komisi X DPR RI banyak sekali memberikan masukan kepada Kemendikbud yang mendapat tanggapan positif dari Menteri Nadiem. Seperti relaksasi dana BOS di tahun anggaran 2020. Dengan relaksasi tersebut maka terjadi fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS yang pada akhirnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Baca: Putra Puji Kabar Gembira Nadiem Soal Subsidi Upah Guru & P3K
Salah satu hasil serap aspirasi masyarakat yang disuarakan DPR RI adalah subsidi kuota data internet untuk mendukung belajar dari rumah bagi murid,mahasiswa, guru dan dosen telah dijalankan oleh Mendikbud Nadiem. Selain itu, bantuan subsidi upah bagi dosen, hingga program vaksin covid untuk para tenaga pengajar, guru di Indonesia sedang dituntaskan. Dan terobosan lainnya adalah pengangkatan sebanyak 1 juta guru honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) di tahun 2021 menjadi kado manis bagi para tenaga pengajar honorer di Indonesia.
"Saat ini, dunia pendidikan sedang menjalankan ujicoba pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurut saya ini adalah arahan Presiden yang dijalankan dengan baik oleh Mas Menteri dan jajarannya. Jika masih dipercaya oleh Presiden menjadi Mendikbudristek, itu artinya Nadiem dianggap mampu menerjemahkan dan menjalankan Nawacita Presiden Jokowi’’ ujar Putra.
