Ikuti Kami

Putra Minta Keberpihakan Nyata Menpar Pada Startup

Perusahaan-perusahaan rintisan atau startup adalah ujung tombak ekonomi kreatif. 

Putra Minta Keberpihakan Nyata Menpar Pada Startup
Anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan ketika Rapat Kerja antara Komisi X dengan Menteri Pariwisata dan jajarannya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11). (Foto: gesuri.id/Elva Nurrul Prastiwi)

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menpar)  Wishnutama Kusubandio untuk membangun ekonomi kreatif dengan cara yang tepat. 

Cara yang tepat itu, lanjut Putra, adalah dengan menunjukkan keberpihakan yang nyata pada perusahaan-perusahaan rintisan atau startup, sebagai ujung tombak ekonomi kreatif. 

Baca: Putra Minta Duet Pemimpin Kemenpar Lahirkan Masterpiece

Hal itu dikatakan Putra ketika Rapat Kerja antara Komisi X dengan Menteri Pariwisata beserta jajarannya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

“Keberpihakan yang nyata itu bisa ditunjukkan dengan program inkubasi perusahaan rintisan atau startup secara menyeluruh, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan startup,” papar Putra. 

Putra menambahkan, berdasarkan pengalamannya mendampingi beberapa perusahaan rintisan dahulu, keberpihakan negara pada mereka tak terlalu nyata. 

Negara terkesan membiarkan startup-startup itu ‘bertarung’ sendirian dalam kancah ekonomi nasional. 

“Mereka seolah-olah hanya hadir untuk memenuhi target pemerintah saja. Hal ini saya harap tak terulang lagi. Saya titip proyek membangun perusahaan rintisan ini menyeluruh agar mereka sustainable,” ujar Putra.

Sementara itu, pengembangan startup di Indonesia memang masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ pemerintah. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada tahun 2018 meluncurkan “Buku Mapping dan Database Startup Indonesia 2018".

Baca: Putra: Pengembangan Wisata Jangan Abaikan Kearifan Lokal

Buku itu adalah laporan survei terhadap 992 startup di seluruh Indonesia yang dilakukan Bekraf bersama Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI).

Pada laporan Bekraf dan MIKTI tersebut, terungkap bahwa masih banyak startup yang belum memiliki status badan usaha. Sebanyak 11,39 persen startup tercatat belum berbadan usaha sama sekali. 

Dalam laporan itu terungkap juga bahwa sebanyak 38,82 persen startup menyatakan bahwa modal adalah persoalan utama mereka. Begitu pula dengan persoalan sumber daya manusia (SDM), yang meliputi 29,41 persen startup.

Quote