Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan mendorong Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran.
Putra meminta agar anggaran yang dipangkas tidak menimbulkan dampak buruk bagi keberlangsungan masyarakat.
Mantan Pemred TV berita ini mengingatkan agar Kemenpar audiensi kepada para asosiasi pelaku pariwisata guna memastikan tidak ada kerugian ataupun ancaman badai PHK.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tetap Kokoh
"Efisiensi itu kan harusnya mengubah strategi supaya langkahnya bisa lebih cepat, lompatannya lebih jauh, lebih tinggi, outcome dan output-nya bisa tercapai. Jadi kalau ada teriakan dari pekerja pariwisata seperti hotel dan lain-lain, itu sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan dari efisiensi itu sendiri," ujar Putra kepada KBR, Kamis (13/2).
"Itu namanya tidak bisa mengelola dan tidak bisa selangkah dan sejalan dengan target yang diberikan pak presiden. Untuk itu pihak kementerian harus melakukan evaluasi dan juga harus bisa berkomunikasi dengan pihak asosiasi," imbuhnya.
Putra meminta semua pihak untuk tidak salah mengartikan pemangkasan anggaran ini. Menurutnya, pemangkasan ini suatu upaya positif yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan keuangan negara.
Putra juga berharap seluruh program efisiensi anggaran bisa bersentuhan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
"Efisiensi ini adalah hal positif untuk merampingkan atau membuang lemak-lemak yang tidak perlu. Jadi harus bijak dan hati-hati," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar kementerian/lembaga menghemat anggaran yang dikeluarkan pada tahun ini.
Instruksi Prabowo terkait efisiensi anggaran itu pun dituangkan dalam Inpres tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
